loading...
Jelang pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), penduduk Nahdliyin mulai berdatangan ke arena aktivitas nan digelar di lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). Foto: Felldy Utama
JAKARTA - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 dinilai tidak semestinya hanya dipandang sebagai forum pemilihan kepengurusan baru. Muktamar sebagai forum musyawarah tertinggi NU dinilai kudu bisa merumuskan arah organisasi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia nan semakin kompleks.
Pandangan tersebut disampaikan H. Ainun Ni’am, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Huffadz, Tabanan, Bali. Menurutnya, Ketua Umum PBNU nan terpilih semestinya merupakan produk dari proses Muktamar, bukan menjadi tujuan utama forum tersebut.
“Maka pandangan Muktamar menjadi sempit jika dianggap sebagai sebuah seremonial pemilihan pengurusan baru, tapi kudu lebih ditekankan kepada kebutuhan organisasi dan masyarakat Indonesia secara umum sehingga Ketua Umum terpilih adalah produk dan bukan tujuan dari Muktamar,” ujar Ainun dalam pers rilisnya, Sabtu (29/8/2026).
Baca juga: Deadlock, Pemilihan Ketum PBNU Dibawa ke Sidang Pleno Muktamar ke-35
Ia menilai tantangan NU saat ini jauh berbeda dengan kondisi ketika organisasi tersebut lahir pada 1926. Karena itu, dinamika perubahan dan kompleksitas persoalan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan figur nan bakal memimpin NU ke depan.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·