ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan diguncang tuduhan melakukan genosida. Tuduhan itu mengemuka setelah penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan pola pembunuhan massal, pemerkosaan, penculikan wanita dan anak-anak, hingga tindakan sengaja menciptakan kelaparan selama pengepungan Kota al-Fashir di Darfur Utara.
Misi Pencari Fakta PBB untuk Sudan menyimpulkan bahwa rangkaian kekerasan tersebut bukan terjadi secara acak, melainkan merupakan bagian dari kebijakan nan direncanakan.
"Pola-pola nan kami dokumentasikan di al-Fashir, termasuk pengepungan, serangan terhadap prasarana sipil, pembatasan akses kemanusiaan, dan pelanggaran luas terhadap penduduk sipil, menjadi peringatan keras," kata Ketua Misi Pencari Fakta PBB untuk Sudan, Mohamed Chande Othman, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/7/2026).
Menurut laporan tersebut, RSF nan tengah bertempur melawan militer Sudan dalam perang kerabat dituduh melakukan beragam kejahatan setelah merebut al-Fashir usai pengepungan berkepanjangan tahun lalu. Para penyintas menceritakan kepada penyelidik bahwa mereka diperkosa di ruangan nan tetap dipenuhi jasad penduduk sipil, termasuk personil family mereka sendiri.
Penyelidikan juga menemukan RSF dan golongan sekutunya menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Hal itu dilakukan melalui pengepungan berkepanjangan terhadap kota, menghalang pengedaran support kemanusiaan, serta menyerang sistem produksi pangan sehingga memperburuk kondisi penduduk sipil.
Temuan terbaru ini memperkuat laporan PBB sebelumnya pada Februari nan menyebut pembunuhan massal terhadap organisasi non-Arab saat RSF merebut wilayah tersebut mempunyai karakter genosida. Dalam laporan terbaru, PBB menyatakan telah memperoleh bukti tambahan bahwa pembunuhan skala besar, pemerkosaan massal, dan kelaparan disengaja merupakan bagian dari pola nan sistematis.
Meski demikian, RSF kembali membantah seluruh tuduhan tersebut. Kelompok itu menyatakan laporan PBB telah direkayasa oleh pihak-pihak nan memusuhinya dan melontarkan tuduhan serupa kepada musuh mereka dalam konflik.
Sementara itu, Kepala Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan situasi serupa sekarang berpotensi terjadi di sekitar Kota al-Obeid, ibu kota Negara Bagian Kordofan Utara. Kantornya mengaku telah mendokumentasikan pola eksekusi di luar proses hukum, penculikan, penyiksaan, hingga kekerasan seksual di area tersebut.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada awal pekan ini juga mengutuk meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut dan memutuskan membentuk penyelidikan darurat atas dugaan pelanggaran nan terjadi.
Inggris berbareng sejumlah negara lain turut memperingatkan akibat terjadinya kekejaman dalam skala besar seiring pengerahan pasukan RSF di sekitar al-Obeid, nan sekarang dihuni sekitar 500.000 orang, termasuk lebih dari 83.000 pengungsi internal.
Othman menegaskan temuan di al-Fashir kudu menjadi peringatan bagi bumi internasional. "Masyarakat internasional kudu memperhatikan pelajaran ini dan bertindak untuk mencegah musibah lebih lanjut," ujarnya.
(tfa/luc)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
3








English (US) ·
Indonesian (ID) ·