PDIP: Penutupan 833 Dapur MBG yang Langgar SOP Bukan Terobosan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris menanggapi langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono nan menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Terkait penutupan permanen 833 SPPG nan melanggar SOP, saya tidak memandang itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah tanggungjawab nan memang semestinya dilakukan sejak awal," ujar Charles, Selasa (28/7/2026).

Baca juga: Evaluasi MBG Diperketat, 1.512 SPPG di Jawa Dihentikan Sementara

Menurut dia, SPPG nan tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kepantasan operasional sudah semestinya tidak boleh diizinkan beraksi sejak hari pertama.

"Faktanya, kita menemukan ada SPPG nan apalagi belum mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetapi sudah dipaksakan melayani masyarakat," katanya.

Menurut Charles, perihal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan kreasi dan tata kelola program sejak awal nan memang bermasalah.

"Karena itu, nan dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran alias apalagi setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur nan tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi," ungkapnya.

(jon)