Pemkab Bekasi Perbanyak Bank Sampah demi Tekan Beban TPA Burangkeng

Petugas menimbang sampah terpilah di Bank Sampah Posyandu Flamboyan IV dan PAUD Flamboyan, Desa Sindangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat .(MI/Anton Kustedja-HO/Pemkab Bekasi)

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah. 

Melalui optimasi program bank sampah, limbah rumah tangga sekarang diarahkan agar tidak hanya berhujung di tempat pembuangan akhir, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi warga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait, mengungkapkan hingga April 2026 jumlah bank sampah di wilayahnya telah menembus 556 unit. 

Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan jumlah bank sampah terbanyak di Indonesia.

"Target kami satu RW satu bank sampah. Saat ini baru 556 unit, sementara jumlah RW di Kabupaten Bekasi sekitar 3.000. Artinya, tetap ada ruang besar untuk terus dikembangkan," kata Syafri di Kantor DLH Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (23/7).

EDUKASI DAN NILAI EKONOMI
Keberhasilan ekspansi bank sampah bukan semata-mata didorong besarnya anggaran pemerintah, melainkan dari tumbuhnya kesadaran berdikari di tengah masyarakat. 

Sebelum membentuk unit baru, DLH Kabupaten Bekasi memberikan training unik kepada pengurus RW untuk mengedukasi penduduk mengenai tata langkah pemilahan sampah dari sumbernya.

"Dulu orang menganggap mengumpulkan sampah itu pekerjaan nan tidak berguna. Setelah dijalankan satu hingga dua tahun, rupanya hasilnya bisa menjadi tambahan penghasilan. Di situlah pola pikir masyarakat mulai berubah," ujar Syafri.

Ia menjelaskan, beragam jenis limbah seperti plastik, kertas, kaca, hingga minyak jelantah sekarang mempunyai pangsa pasar tersendiri. 

Minyak jelantah, nan dulu kerap dibuang ke saluran air dan mencemari lingkungan, saat ini mempunyai nilai jual sekitar Rp6.000 per kilogram.

TARGET BANK SAMPAH INDUK DI TIAP DESA
Untuk menjaga keberlanjutan rantai daur ulang, DLH Kabupaten Bekasi telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan pengolahan. 

Langkah strategis berikutnya adalah menghadirkan bank sampah induk di setiap desa nan sekaligus difungsikan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

Keberadaan bank sampah induk diyakini bisa mendongkrak nilai jual sampah hulu lantaran komoditas limbah sudah melalui proses pencacahan awal sebelum didistribusikan ke industri daur ulang.

"Kami sedang mengupayakan agar pembangunan bank sampah induk tidak sepenuhnya menggunakan APBD, tetapi melalui kerjasama dengan pemerintah desa, BUMDes, dan sektor swasta," katanya.

Syafri berharap, partisipasi aktif penduduk dalam memilah sampah dari rumah tangga dapat memangkas secara signifikan volume limbah nan terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. (AK/P-2)