Penandatanganan KUA-PPAS 2027, Pemkot Bontang Prioritaskan Program Berdampak di Tengah Keterbatasan Fiskal

Penandatanganan Nota Kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027(Dok. Diskominfo Kota Bontang)

PEMERINTAH Kota Bontang berbareng DPRD Kota Bontang menandatangani Nota Kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Selasa (04/08/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota Agus Haris, jejeran Pemerintah Kota Bontang, ketua dan personil DPRD Kota Bontang, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, lembaga vertikal, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Wali Kota nan dibacakan Wakil Wali Kota, disampaikan apresiasi kepada ketua dan seluruh personil DPRD Kota Bontang, khususnya Badan Anggaran DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nan telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.

Disebutkan bahwa proses pembahasan tersebut tidak hanya berfokus pada penyusunan angka-angka anggaran, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan pandangan, menerima kritik, melakukan koreksi, dan menentukan prioritas pembangunan nan betul-betul dibutuhkan masyarakat. Karena itu, penandatanganan nota kesepakatan menjadi bentuk tanggung jawab berbareng antara pemerintah wilayah dan DPRD dalam menghadirkan kebijakan nan berpihak kepada kepentingan publik.

Pemerintah Kota Bontang juga mengakui bahwa Tahun Anggaran 2027 bakal dihadapkan pada tantangan fiskal nan cukup berat. Penurunan keahlian finansial wilayah terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir, penyediaan air minum, penguatan UMKM, pembuatan lapangan kerja hingga perlindungan lingkungan.

Untuk itu, tema pembangunan Kota Bontang Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur nan Mendukung Investasi.” Tema tersebut menjadi arah pembangunan agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, ekonomi masyarakat semakin tumbuh, dan prasarana bisa mendorong investasi serta pelayanan publik nan lebih baik.

Dalam sambutan itu juga dipaparkan bahwa pendapatan wilayah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1,95 triliun, sementara shopping wilayah direncanakan mencapai Rp2,00 triliun. Pemerintah menegaskan penyusunan anggaran dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan nan sebagian besar tetap berjuntai pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bakal terus dilakukan tanpa membebani masyarakat, melalui optimasi pajak, retribusi, aset daerah, serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Belanja wilayah diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar dan program prioritas, di antaranya peningkatan mutu pendidikan, penguatan jasa kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, peningkatan keahlian tenaga kerja, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, hingga percepatan digitalisasi pelayanan publik. Seluruh program tersebut sekaligus mendukung program unggulan Pemerintah Kota Bontang seperti Menata Bontang, Bontang Sehat, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Digitalisasi Pelayanan, dan Inovasi Bontang.

Pada akhir sambutan, pemerintah menekankan bahwa keterbatasan fiskal bukan menjadi argumen menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut kudu mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas, sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 bisa memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

“Kita tidak boleh menjanjikan semua perihal kepada masyarakat. Namun, kita kudu memastikan bahwa apa nan telah kita janjikan dapat dikerjakan dengan baik. Semoga kesepakatan ini menjadi dasar nan kuat untuk menghadirkan APBD nan realistis, terarah, dan berakibat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,” demikian penutup sambutan Wali Kota nan dibacakan Wakil Wali Kota Agus Haris. 

Sumber: PPID Kota Bontang