Perajin Tahu Tempe Sampai Bingung Gegara Harga Kedelai Impor Turun

1 jam yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyoroti anomali nilai kedelai di dalam negeri. Di tengah tren kenaikan nilai kedelai dunia, nilai kedelai impor nan dijual importir di Indonesia justru condong stabil apalagi turun, sehingga subsidi kedelai nan dijanjikan pemerintah belum juga bisa dicairkan.

Berdasarkan info perdagangan global, nilai kedelai bumi mencapai US$1.238,57 per bushel pada 23 Juli 2026 alias naik 0,45% dibanding sehari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir, nilai kedelai juga telah melonjak sekitar 11,71%.

Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan nilai di dalam negeri. Data nilai jual (delivery order/DO) importir kedelai menunjukkan nilai tetap berada di kisaran Rp10.000-10.400 per kilogram (kg) hingga 23 Juli 2026.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo mengatakan kondisi tersebut merupakan sebuah keanehan, alias terjadi anomali.

"Kedelai malah tidak naik, apalagi condong turun di Indonesia," kata Wibowo kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/7/2026).

Menurut dia, kondisi itu berangkaian dengan belum cairnya subsidi kedelai Rp2.000 per kg nan sebelumnya dijanjikan pemerintah.

"Alhamdulillah sampai saat ini subsidi itu belum cair," sebutnya.

Wibowo menjelaskan, berasas ketentuan nan berlaku, subsidi baru dapat disalurkan andaikan nilai kedelai impor mencapai Harga Acuan Penjualan (HAP) nan ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.000 per kg di tingkat importir. Sementara saat ini nilai kedelai impor tetap berada di kisaran Rp10.000 per kg, sehingga syarat tersebut belum terpenuhi.

"Yang terjadi saat ini justru kedelai impor harganya kisaran 10.000 (per kg). Bahkan naik turun, naik-turun-turun-turun-turun, naiknya sedikit, turun-turun-turun gitu. Berarti secara otomatis subsidi tidak bakal bisa tercapai," ujar dia.

Wibowo menilai semestinya kenaikan nilai kedelai bumi sudah tercermin pada nilai di dalam negeri. Namun, menurut kajian Gakoptindo, perihal itu tidak terjadi lantaran importir diduga mempertahankan nilai jual di bawah HAP.

"Importir sebenarnya nih analisa saya ya, tidak menginginkan terjadinya subsidi. Makanya mereka melakukan pergerakan jual nilai murah," tukasnya.

Menurut Wibowo, langkah tersebut justru dinilai lebih menguntungkan bagi importir dibandingkan jika subsidi pemerintah betul-betul dicairkan.

"Pasti ada pertanyaan 'loh rugi dong mereka (importir)?'. Mereka tidak rugi. Rugi dari mana? Mereka sudah untung bertahun-tahun kok, nilai kedelai itu sudah cukup lama sebenarnya menguntungkan mereka para importir situasinya," tutur Wibowo.

"Jadi daripada rugi ketika subsidi itu cair, maka nan terjadi itu adalah jaringan pengedaran nan dibangun oleh mereka itu bakal runtuh, bakal terganggu lah bahasanya begitu. Itu nan terjadi. Dan itu tidak mereka inginkan. Sehingga mereka mengkondisikan kedelai ini tidak mencapai HAP, dan subsidi akhirnya tidak tercapai," sambungnya.

Di sisi lain, Wibowo menegaskan rendahnya nilai kedelai bukan berfaedah beban perajin tahu tempe berkurang. Ia mengatakan, biaya produksi lain justru terus meningkat, mulai dari logistik, transportasi, bahan bakar hingga kemasan.

Data Gakoptindo menunjukkan dibandingkan 2022, nilai kedelai impor turun sekitar 18%-23%, tetapi beragam komponen biaya lain justru naik. Kurs dolar AS meningkat sekitar 20%-25%, nilai plastik bungkusan naik hingga 60%-90%, biaya logistik naik 25%-45%, sementara nilai tempe dan tahu tetap memperkuat di Rp5.000. Kondisi tersebut membikin margin untung perajin semakin tertekan.

"Dampaknya, kami melakukan adalah produksi kami tahu tempenya nan menipis gitu aja, agar untung tidak terlalu hilang," kata Wibowo.

Karena itu, Gakoptindo mendesak pemerintah segera mengevaluasi ketentuan HAP nan menjadi syarat pencairan subsidi. Organisasi tersebut apalagi telah mengirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk meminta peninjauan kembali HAP kedelai dengan skema zonasi agar lebih sesuai dengan kondisi biaya pengedaran di masing-masing daerah.

"Makanya kami mengusulkan ke pemerintah untuk diatur ulang peninjauan kembali HAP itu. Harga Acuan Penjualan dari pemerintah itu kami minta ditinjau kembali lah bahasanya. Tapi sampai saat ini HAP itu ya belum berubah itu," ucapnya.

Ia berambisi pemerintah merevisi patokan tersebut agar subsidi nan telah dijanjikan betul-betul bisa dirasakan para perajin tahu tempe.

"Tentu kami berambisi subsidi tetap dicairkan, lantaran itu kan sudah menjadi janjinya pemerintah. Tapi permohonannya, aturannya nan menghalang subsidi itu dapat direvisi, sehingga subsidi itu betul tersalurkan," pungkasnya.

(dce)

Add