Pemerintah Tak Punya Cadangan Kedelai, Perajin Tahu Tempe Salahkan Ini

1 jam yang lalu 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak pemerintah segera mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas kedelai nan dikelola Perum Bulog. Langkah itu dinilai krusial agar pemerintah mempunyai kendali terhadap pasokan dan nilai kedelai, sehingga tidak terus berjuntai pada importir.

Desakan tersebut mencuat di tengah kenaikan nilai kedelai dunia. Berdasarkan info perdagangan global, nilai kedelai mencapai US$1.238,57 per bushel pada 23 Juli 2026 alias naik 0,45% dibanding hari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir, nilai kedelai juga telah meningkat sekitar 11,71%.

Namun, kondisi berbeda terjadi di dalam negeri. Berdasarkan info nilai delivery order (DO) importir, nilai kedelai impor hingga 23 Juli 2026 tetap berada di kisaran Rp10.000-Rp10.400 per kilogram (kg) dan condong bergerak stabil.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo mengatakan pemerintah saat ini tidak mempunyai stok kedelai sendiri sehingga sistem pembentukan nilai sepenuhnya berjuntai pada importir.

"Sebenarnya nilai masuk di Indonesia itu murah. Harga masuk di Indonesia itu sampai di pelabuhan sekitar Rp8.000-an (per kg) sebenarnya," kata Wibowo kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/7/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membikin pemerintah tidak mempunyai ruang untuk mengendalikan nilai kedelai di pasar.

"Makanya kan pemerintah tidak punya barang, tidak punya kedelai kan? Akhirnya ketergantungan dengan importir untuk tentukan harga. nan tentukan nilai kan kudu importir. Benar kan akhirnya? Itu nan terjadi," ujarnya.

Karena itu, Gakoptindo kembali mendorong pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk kedelai nan dikelola Bulog.

"Kami mendorong adanya CPP itu, CPP itu siapa nan harusnya mengendalikan adalah Bulog. Sejak dulu Bulog diwacanakan kelola 70.000 ton, tapi sampai saat ini tidak ada. Pemerintah tidak punya barang. Akhirnya ikut saja (harga dari) importir. Makanya kan kami berambisi Bulog dong megang situasi ini. Ya kan? Harusnya Pemerintah dong," tutur dia.

Ia menilai keberadaan CPP bakal memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai sekaligus melindungi para perajin tahu dan tempe.

"Kita ini sayang sama pemerintah. Tapi sampai detik ini tidak ada itu CPP nya. Kasihan Pak Presiden (Prabowo Subianto) ini perintah tapi tidak dijalankan sama anggotanya. Saya jika mengkritik Presiden kan Presidennya sudah benar, mau ngasih subsidi lantaran rakyat kan itu. Tapi rupanya nan pelaksana nan di bawahnya minta maaf nih ya akhirnya dengan aturan-aturan nan ada, mereka membikin situasi terjadi seperti ini," ucapnya.

Selain meminta Bulog mengelola persediaan kedelai, Gakoptindo juga menyoroti belum cairnya subsidi kedelai Rp2.000 per kg nan sebelumnya dijanjikan pemerintah.

Menurut Wibowo, subsidi belum bisa direalisasikan lantaran patokan mensyaratkan nilai kedelai impor kudu mencapai Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp12.000 per kg, sementara nilai di tingkat importir tetap berada di kisaran Rp10.000 per kg.

"Yang terjadi saat ini justru kedelai impor harganya kisaran Rp10.000 (per kg). Bahkan naik-turun, naik terus turun-turun-turun, naiknya sedikit, turun-turun-turun gitu. Berarti secara otomatis subsidi tidak bakal bisa tercapai," kata Wibowo.

Untuk itu, Gakoptindo meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan HAP agar penyaluran subsidi tidak terhambat. Permohonan tersebut telah disampaikan melalui surat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, nan meminta peninjauan kembali HAP kedelai dengan skema zonasi sesuai karakter biaya pengedaran di setiap wilayah.

"Makanya kami mengusulkan ke pemerintah untuk diatur ulang peninjauan kembali HAP itu. Kami minta ditinjau kembali lah bahasanya. Tapi sampai saat ini HAP itu ya belum berubah itu," ujarnya.

Wibowo berambisi pemerintah segera merealisasikan revisi patokan tersebut agar subsidi nan telah dijanjikan betul-betul dapat dinikmati para perajin tahu dan tempe di seluruh Indonesia.

"Tentu kami berambisi subsidi tetap dicairkan, lantaran itu kan sudah menjadi janjinya pemerintah. Tapi permohonannya patokan nan menghalang subsidi itu dapat direvisi, sehingga subsidi itu betul tersalurkan," pungkas dia.

(dce)

Add