1 jam yang lalu
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono buka bunyi mengenai kelanjutan keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelibatan abdi negara bukan menjadi persoalan, selama tujuannya untuk memastikan program pemerintah melangkah efektif dan tepat sasaran.
Sudaryono mengatakan, pengalaman serupa pernah dia hadapi saat tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Kala itu, TNI dan Polri dilibatkan untuk membantu penyaluran puluhan ribu pompa air kepada petani lantaran keterbatasan anggaran distribusi.
"Menurut saya sih gini ya, intinya itu kan adalah.. ini samalah sama seperti di pertanian nan saya hadapi selama ini, melibatkan semua hal. Intinya asas tujuan. 'Oh ini kok pakai tentara, pakai polisi'. Loh, bagi pompa ini di musim paceklik kemarau, itu ada 70.000 pompa. Itu jika kita bagi.. lantaran relokasi anggaran tahun 2024 nih khususnya, ya itu pengalaman kami dulu. Itu kami bagiin lewat lewat TNI dan Polri. Karena apa? Karena nggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk baginya enggak ada," kata Sudaryono kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia apalagi mengaku pernah mendapat pertanyaan dari mahasiswa mengenai pelibatan TNI dan Polri. Namun, menurutnya, ketika ditawarkan pengganti untuk menggantikan peran tersebut secara sukarela, usulan itu juga tidak mendapat respons positif.
"Nah kemarin ada nan nanya, mahasiswa, ke saya, 'Ya sudah jika begitu tentara sama polisinya nggak usah bantu deh, udah kelak saya kerahkan mahasiswa nggak pakai gaji, mau nggak?'. Ya nggak mau gitu," ucap dia.
Karena itu, Sudaryono menilai nan terpenting bukan siapa nan dilibatkan, melainkan gimana seluruh pihak dapat bekerja sama agar tujuan program tercapai.
"Jadi intinya gini. Saya tidak kemudian mau berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak, gimana caranya peralatan ini bisa terlaksana dengan baik ya, sasarannya jelas. Sasarannya itu anak-anak cukup gizi aman. Jadi kondusif dan cukup gizi. Dan kemudian berakibat pada ekonomi di bawah," jelasnya.
Menurutnya, penyelenggaraan MBG juga kudu tetap memberdayakan pelaku upaya kecil, petani, hingga peternak. Namun, seluruh bahan pangan nan digunakan wajib memenuhi standar keamanan agar kasus keracunan tidak kembali terulang.
"Dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak dan lain-lain, tapi satu syarat, semua bahannya itu kudu juga bener," ujar Sudaryono.
"Maksudnya, standar keamanannya juga kudu benar, lantaran kan ya kita belajarlah dari aspek keracunan dan lain-lain, itu kan lantaran memang selain langkah mengolahnya kan ada juga mengenai bahan bakunya, nan barangkali itu tidak terstandar, alias mungkin bahan bakunya kualitasnya nan nggak bagus," sambungnya.
Selain menyinggung pelibatan beragam pihak dalam menjalankan program MBG, Sudaryono juga menanggapi rencana pembentukan Dewan Pengawas di BGN. Ia mengaku hingga sekarang belum memperoleh info lebih lanjut mengenai perihal tersebut.
"Dewan Pengawas saya belum dapat info lebih lanjut ya. Tentu saja kita intinya kerja benar," tegasnya.
Meski demikian, dia menilai keberadaan Dewan Pengawas bakal menjadi perihal nan positif untuk memperkuat pengawasan. Bahkan, dia membuka ruang bagi masyarakat dan media nasional untuk ikut mengawasi jalannya program.
"Maka ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan? Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas. Kalau ada hal-hal nan nggak betul ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk segala semua ini," pungkasnya.
(dem/dem)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·