Pimpin Negara Selama 43 Tahun, Presiden Ini Akhirnya Punya Wapres

2 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam memimpin negara, seorang presiden biasanya mempunyai wakil presiden (wapres). Namun perihal ini tak terjadi di negara Afrika, Kamerun.

Ya, Presiden Paul Biya, pemimpin negara tertua nan tetap menjabat di dunia, selama ini berkuasa lebih dari 40 tahun tanpa wakil. Namun, pada April lalu, parlemen baru resmi mengesahkan amandemen konstitusi nan akhirnya mengembalikan posisi wapres untuk pertama kalinya dalam empat dasawarsa terakhir.

Bagaimana Ceritanya?

Mengutip BBC International dikutip Kamis (23/7/2026), langkah norma ini sebenarnya menjadi karpet merah bagi suksesi kepemimpinan Biya. Wajar, umur sang Presiden sekarang sudah 93 tahun.

Dalam RUU perubahan konstitusi nan disahkan dalam sidang campuran dua bilik parlemen, sebanyak 200 personil legislatif memilih setuju adanya wapres. Namun tetap RUU itu bisa menjadi UU jika ditandatangani resmi Presiden.

Tapi, sosok wapres nantinya tidak bakal dipilih melalui pemilu. Melainkan, ditunjuk langsung oleh Presiden.

Dalam patokan baru, jika terjadi sesuatu pada Presiden Biya, seperti meninggal bumi alias mengalami inkapasitas, maka wapres nan ditunjuk tersebut bakal secara otomatis naik kedudukan sebagai kepala negara, untuk melanjutkan dan menyelesaikan sisa masa kedudukan tujuh tahun nan sedang berjalan.

Mekanisme baru ini menggantikan patokan lama, di mana Ketua Senat sebelumnya diamanatkan untuk memimpin sementara waktu sampai pemilu darurat digelar.

Para pendukung RUU berdasar bahwa penunjukan wapres bakal meningkatkan efisiensi pemerintahan saat mewakili presiden dalam tugas resmi, sekaligus meringankan beban Senat agar dapat berfokus penuh pada kegunaan legislatif.

Namun, kesepakatan ini langsung memicu perdebatan sengit mengenai masa depan stabilitas politik Kamerun di bawah bayang-bayang kepemimpinan Biya nan tak tergoyahkan sejak November 1982.

Presiden Kamerun, Paul Biya. (REUTERS/Charles Platiau) Foto: Presiden Kamerun, Paul Biya. (REUTERS/Charles Platiau)

Gelombang Penolakan

Langkah tergesa-gesa parlemen dalam meloloskan amandemen tanpa konsultasi publik nan luas itu memicu kemarahan mendalam dari jejeran partai oposisi. Partai Social Democratic Front (SDF), nan mempunyai enam bangku di parlemen, memilih melakukan tindakan boikot saat pemungutan bunyi berlangsung.

SDF sejak awal menuntut agar posisi wapres dipilih secara paket dalam pemilu berbareng presiden. Ini, ujar oposisi, mencerminkan pembagian kekuasaan berasas dualisme bahasa (anglophone dan francophone).

Perlu diketahui, sebelum "ditutup" pada tahun 1972, sistem federal Kamerun membagi dua kedudukan tertinggi negara antara organisasi berkata Inggris dan Prancis. Penghapusan bangku wapres pada referendum 1972 mengubah Kamerun menjadi negara kesatuan, nan sekarang dinilai semakin terpusat di tangan elit berkuasa.

"Reformasi konstitusi ini sebetulnya bisa menjadi momen keberanian politik, tetapi ini tidak lain adalah kesempatan sejarah nan terlewatkan," tegas Ketua SDF Joshua Osih mengecam pengesahan RUU tersebut.

"Amandemen ini setara dengan 'kudeta konstitusional dan institusional' oleh partai berkuasa. Petahana tengah mengupayakan terbentuknya sebuah 'kerajaan republik'," timpal tokoh oposisi terkemuka dari Cameroon Renaissance Movement, Maurice Kamto, nan mengumumkan niatnya untuk menggalang kampanye penolakan secara daring.

Nada skeptis turut terdengar dari internal pendukung pemerintah. Di mana salah satu senator dari partai pendukung Biya secara terbuka menggambarkan proses penyusunan undang-undang tersebut sebagai perihal nan "mencurigakan".

Presiden nan Kerap "Hilang"

Di kembali dinamika politik di ibu kota Yaounde, spekulasi mengenai kondisi kesehatan Presiden Paul Biya sejatinya telah lama menjadi rumor sensitif dan tabu di publik. Kendati kerap menghilang dalam jangka waktu lama dari hadapan publik hingga memicu rumor kematian, Biya selalu kembali muncul dan membungkam rumor tersebut.

Pada Oktober tahun lalu, dia kembali memenangkan masa kedudukan kedelapan dengan raihan 53,7% bunyi melalui pemilu nan tuduh oleh pihak oposisi telah dicurangi. Pasca-pengesahan amandemen konstitusi ini, ruang obrolan nasional di Kamerun sekarang sepenuhnya didominasi oleh teka-teki mengenai siapa sosok penunjuk tunggal nan bakal dipilih oleh Biya untuk mengisi bangku wakil presiden.

Ya, sosok tersebut dipastikan bakal memegang kunci kekuasaan masa depan Kamerun. Ini mengakhiri ketidakpastian suksesi di salah satu negara paling strategis di Afrika Tengah tersebut.

(tps/sef)

Add