PKB Dukung Rencana Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun

Ilustrasi(Dok Istimewa)

FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun nan ditargetkan terealisasi pada tahun 2027. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, usai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengonfirmasi bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyetujui secara prinsip rencana skema pembiayaan pengganti tersebut.

Fuadi menilai pengajuan obligasi wilayah merupakan langkah pembiayaan nan wajar dan konstitusional untuk memastikan keberlanjutan pembangunan prasarana di Ibu Kota.

"Kami di Fraksi PKB mendukung langkah Pak Gubernur menerbitkan obligasi wilayah ini. Ini bukan peralatan baru, pemerintah pusat sendiri sudah lama memakai instrumen serupa. Bagi kami, nan krusial memastikan dananya betul-betul dipakai untuk kepentingan rakyat," ujar Fuadi melalui keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Fuadi mengapresiasi keberanian Gubernur Pramono dalam mencari terobosan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni guna merespons kondisi fiskal nan belum sepenuhnya stabil. Langkah ini dinilai krusial agar beragam program prioritas penataan kota tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah.

"Di tengah kondisi fiskal nan tidak menentu, Pak Pramono justru mengambil langkah berani mencari pembiayaan pengganti agar pembangunan Jakarta tidak berhenti. Ini pola kepemimpinan problem solver nan kita perlukan," tegasnya.

Lebih lanjut, Fuadi menegaskan support Fraksi PKB didasari atas rencana alokasi biaya obligasi nan difokuskan pada sektor publik vital, seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), unit sekolah baru, hingga ekspansi moda transportasi umum LRT rute Manggarai–Dukuh Atas.

Ia berambisi pembiayaan ini dapat mengakselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas menengah ke bawah serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan di Jakarta.

"Kalau dananya dipakai untuk sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik nan bisa diakses warga, itu sejalan dengan perjuangan kami. Kami bakal terus mendorong agar faedah pembangunan dirasakan sampai ke bawah," pungkas Fuadi. (H-2)