Puan Pertanyakan Pelatihan 25 Kepala Daerah ke Singapura saat Efisiensi Anggaran

Ketua DPR RI Puan Maharani(Dok Antara)

KETUA DPR RI, Puan Maharani, merespons langkah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) nan mengirimkan 25 kepala wilayah untuk mengikuti program peningkatan kapabilitas (capacity building) ke Singapura. 

Puan menegaskan bahwa DPR RI bakal memanggil dan meminta penjelasan secara mendalam mengenai urgensi program training luar negeri tersebut. Ia mengatakan parlemen bakal mempertanyakan program tersebut lantaran diselenggarakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.

"Untuk Lemhannas, kelak kami bakal meminta penjelasan secara perincian di saat masa efisiensi seperti ini dan situasi dunia seperti ini, apakah memang dibutuhkan untuk mengirim kepala wilayah untuk peningkatan capacity building itu sampai ke luar negeri," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

Puan menjelaskan bahwa pemanggilan dan permintaan penjelasan teknis nantinya bakal ditugaskan kepada komisi mengenai di DPR RI selaku mitra kerja Lemhannas. Langkah kontrol dan pengawasan ini dilakukan agar penggunaan anggaran negara tetap berpendirian pada efisiensi, akuntabilitas, serta prioritas kebutuhan dalam negeri.

"Jadi kelak mungkin komisi mengenai nan bakal meminta penjelasan mengenai dengan perihal tersebut," tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan sebanyak 25 kepala wilayah nan mengikuti pendidikan di Lemhannas dijadwalkan berjamu ke Singapura untuk belajar soal pelayanan publik.

"Mereka bakal ke Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore untuk diberikan beberapa pengetahuan, terutama tentang pelayanan publik ya, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pengelolaan sampah," kata Ace.

Ace menjelaskan aktivitas itu merupakan bagian dari program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III nan digelar pada 15–28 Juli 2026.

Menurut Ace, kunjungan itu diperlukan agar para kepala wilayah dapat mempelajari tata kelola pemerintah nan baik demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Selain mempelajari pengelolaan sampah, para kepala wilayah juga bakal mempelajari sistem pelayanan berbasis digital untuk memudahkan pelayanan masyarakat.

Adapun, KPPD Angkatan III diikuti 25 kepala wilayah nan terdiri atas 23 bupati dan dua wali kota dari sejumlah provinsi. Peserta tersebut meliputi Bupati Sinjai, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, dan Lembata.

Selain itu, Bupati Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Sukamara, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Wali Kota Lhokseumawe dan Pangkalpinang. (E-4)