Rancangan Awal RAPBN 2027, Begini Arah Kebijakan Subsidi BBM-Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Panitia Kerja (Panja) penyusunan rancangan awal RAPBN 2027 di Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati sejumlah kebijakan subsidi untuk tahun depan.

Panja nan terdiri dari pemerintah dan para personil majelis lintas komisi di DPR itu memastikan, kebijakan reformasi subsidi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, hingga transparansi dan akuntabilitas nya.

"Dengan tetap menjaga kesehatan finansial BUMN, daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional," sebagaimana dikutip dari arsip laporan panja, Selasa (30/6/2026).

Adapun arah kebijakan subsidi daya pada 2027 nan telah disepakati panja sebagai berikut:

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3kg

a. Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih nilai untuk minyak tanah.

Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan alias sektor-sektor nan berkuasa memanfaatkan, serta memastikan alokasi pasokan minyak tanah dan pengedaran unik di daerah-daerah nan belum mengalami migrasi dari minyak tanah ke gas secara efektif dan merata. Dalam menetapkan besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan parameter ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.

b. Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran.

Untuk meningkatkan efisiensi shopping subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunanya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi sukses dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah wilayah maupun lembaga mengenai lainnya.

c. Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima faedah dan terintegrasi dengan info penerima faedah nan akurat.

Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3kg adalah pengguna nan telah terdata dan tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Kebijakan Subsidi Listrik

a. Memberikan subsidi listrik kepada golongan nan berhak.

Golongan pengguna nan berkuasa dikelompokkan ke dalam golongan Rumah Tangga, upaya dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi sesuai izin nan bertindak dan juga dengan memandang status kesejahteraan masyarakat.

b. Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai dengan info terpadu (DTSEN)

Kebijakan ini disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pengguna non subsidi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada Rumah Tangga nan berhak.

c. Mendorong transisi daya nan lebih efisien dan setara dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi akibat emisi melalui penerapan pemanfaatan daya bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi daya dari pemanfaatan daya nan berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan beragam aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan keahlian fiskal.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]