Rekam Jejak Anom Widiyantoro: Mantan Auditor BUMN yang Terjerat OTT KPK

Rekam jejak Bupati Pemalang Anom Widiyantoro nan terjaring OTT KPK.(Dok. Antara)

BUPATI Pemalang Anom Widiyantoro terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28–29 Juli 2026 mengenai dugaan suap proyek pemerintah wilayah dan jual-beli jabatan. Penangkapan ini mengejutkan publik mengingat Anom baru menjabat sekitar 17 bulan sejak dilantik pada 20 Februari 2025 hasil Pilkada 2024.

Hingga 29 Juli 2026 pukul 16.15 WIB, interogator KPK tetap melakukan pemeriksaan intensif terhadap Anom dan sejumlah pihak lainnya. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai status tersangka, dugaan awal mengarah pada penerimaan duit dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta praktik lancung dalam pengisian kedudukan di birokrasi.

Anom Widiyantoro sejatinya bukan politikus karier. Sebelum terjun ke bumi politik, dia dikenal sebagai ahli dengan latar belakang kuat di bagian keuangan, audit, dan manajemen akibat pada perusahaan pelat merah (BUMN). Berikut adalah poin-poin krusial rekam jejak Anom Widiyantoro:

1. Latar Belakang Pendidikan Keuangan

Anom mempunyai fondasi akademik nan kuat di bagian ekonomi. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro pada tahun 1996. Tak berakhir di situ, dia melanjutkan studi magister ekonomi dan upaya di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2005.

2. Karier Panjang di PT Wijaya Karya (Wika)

Selama kurang lebih 25 tahun (1996-2021), Anom meniti pekerjaan di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ia menduduki beragam posisi strategis, mulai dari staf ahli, auditor internal, manajer finansial dan personalia, hingga menjabat sebagai General Manager. Pengalaman ini membentuk citranya sebagai sosok nan mengerti tata kelola finansial dan audit konstruksi.

3. Direktur di Anak Usaha BUMN

Sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati, Anom menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko di PT Hotel Indonesia Property (HIPA) pada periode 2021-2024. Jabatan ini mempertegas keahliannya dalam mengelola akibat dan sumber daya manusia di level korporasi.

4. Terjun ke Politik dan Pilkada 2024

Anom memutuskan masuk ke politik praktis pada Pilkada 2024. Dengan latar belakang profesional, dia sukses memenangkan simpati masyarakat Pemalang dan dilantik pada awal 2025. Namun, masa jabatannya nan baru seumur jagung sekarang kudu berhadapan dengan masalah norma di KPK.

Ironisnya, skill Anom dalam bagian audit dan manajemen akibat nan selama ini menjadi nilai jualnya justru sekarang diuji oleh interogator KPK. Kasus ini menambah daftar panjang kepala wilayah di Pemalang nan terjerat kasus korupsi, setelah sebelumnya mantan Bupati Mukti Agung Wibowo juga ditangkap KPK pada 2022. (Ant/Z-10)