3 jam yang lalu
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan petani India yang menolak rencana perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat (AS) melakukan tindakan jalan kaki (march) secara masif menuju New Delhi pada hari Selasa (21/07/2026). Gelombang demonstrasi besar-besaran dari para produsen pangan ini menjadi tantangan serius terbaru bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi nan di saat berbarengan juga tengah menghadapi tindakan unjuk rasa ribuan mahasiswa di ibu kota.
Mengutip laporan The Russia Today, selasa (21/07/2026), serikat-serikat petani menegaskan bahwa kesepakatan jual beli nan tengah dinegosiasikan New Delhi dan Washington berpotensi menghantam keras sektor pertanian dalam negeri. Masuknya produk pangan impor asal AS dengan nilai nan jauh lebih murah dikhawatirkan bakal merusak mata pencaharian petani lokal, peternak, produsen susu, hingga pedagang mini di seluruh pelosok India.
"Tidak dapat memberlakukan kesepakatan dengan AS," tegas Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, mengenai sikap pemerintahannya seraya menekankan bahwa kesepakatan baru bisa melangkah setelah "kerangka kerja untuk mendapatkan kelebihan kompetitif diselesaikan."
Aksi unjuk rasa skala besar ini dipelopori oleh konsorsium organisasi petani dari negara-negara bagian wilayah utara, seperti Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, dan Uttar Pradesh. Rombongan petani asal Punjab sempat dihadang dan dihentikan oleh barikade kepolisian di Shambhu nan merupakan perbatasan dengan Haryana, namun ribuan massa dari wilayah lain dilaporkan terus bergerak menembus jalur menuju New Delhi.
Kondisi keamanan di pusat New Delhi kian kompleks mengingat sehari sebelumnya ribuan mahasiswa terlibat berantem dengan abdi negara kepolisian. Kelompok mahasiswa menggelar tindakan protes menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Federal atas skandal kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran tingkat nasional.
Di sisi lain, sektor agribisnis AS dilaporkan terus melakukan lobi intensif kepada pemerintahannya agar mendesak India memberikan akses pasar nan lebih luas, pemotongan tarif bea masuk, serta pelonggaran pembatasan impor untuk produk unggas, perikanan, hingga olahan susu. Pihak pemerintah India mengeklaim bakal melindungi sektor rentan dan memastikan komoditas sensitif dikecualikan dari cakupan perjanjian.
Kendati demikian, para aktivis memperingatkan bahwa pembukaan kran impor di sektor pertanian dapat membawa akibat kehancuran bagi 80 juta family di area pedesaan. Sektor pertanian merupakan tulang punggung utama perekonomian India nan mempekerjakan sekitar 46,1% dari total tenaga kerja serta menopang hidup nyaris 55% dari 1,4 miliar populasi negara tersebut.
Kelompok penolak juga mengkhawatirkan cakupan kesepakatan jual beli ini pada akhirnya bakal meluas melampaui komoditas pangan hingga merambah sektor industri, perdagangan digital, e-commerce, pengadaan peralatan pemerintah, kewenangan atas kekayaan intelektual (HAKI), serta sektor jasa.
Eskalasi protes ini terjadi di tengah ancaman tarif perdagangan dari Washington sebagai strategi penekanan politik. Saat ini AS memberlakukan tarif 10% untuk barang-barang asal India nan masa berlakunya bakal berhujung pada hari Jumat ini, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan ancaman tarif tinggi sebelumnya.
Namun, keputusan Washington nan baru saja menjatuhkan tarif 25% terhadap produk asal Brasil memperkuat kekhawatiran bahwa AS juga bakal mengenakan bea masuk nan sama kerasnya terhadap India jika perjanjian jual beli tak kunjung ditandatangani.
(tps/tps)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·