Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (tengah) menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam obrolan perencanaan dan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, di ruang kerjanya di Semarang, Rabu (5/8).(Dok.Humas Pemprov Jateng)
PROGRAM Sekolah Rakyat di Jawa Tengah (Jateng) sekarang telah menampung 2.692 siswa nan tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan nomor putus sekolah.
"Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena gimana pun juga nomor kemiskinan di Jawa Tengah tetap relatif tinggi," kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam obrolan perencanaan dan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, di ruang kerjanya di Semarang, Rabu (5/8).
Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat lantaran menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari family miskin dan miskin ekstrem.
"Harus kita kawal lantaran ini adalah pendapat presiden kita nan tujuannya untuk memuliakan family miskin, sehingga sekolah rakyat ini betul-betul memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil," katanya.
Lebih jauh, tokoh nan berkawan disapa Gus Yasin itu mengatakan, Jawa Tengah telah mempunyai pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa dari family kurang mampu.
Saat ini terdapat tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.
"Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, lantaran ini sejalan dengan rintisan nan telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, sebanyak 2.692 siswa nan mengikuti Sekolah Rakyat tahun aliran 2026/2027 terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA.
Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026. Mereka tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen nan berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Semarang.
Selain itu, enam Sekolah Rakyat rintisan juga telah melangkah di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Imam menjelaskan, penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA nyaris seluruhnya telah memenuhi kuota. Sementara itu, penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) tetap menghadapi tantangan lantaran banyak orang tua nan belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.
Untuk mengoptimalkan kapabilitas sekolah, lanjut Imam, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota nan belum terisi pada jenjang SD dapat dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar di jenjang SMP dan SMA.
Imam mengatakan, pengembangan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah bakal terus dilakukan seiring kesiapan lahan di sejumlah daerah. Saat ini, selain 10 Sekolah Rakyat permanen nan telah beroperasi, pemerintah juga tengah memproses pembangunan di sejumlah kabupaten lain agar jangkauan jasa pendidikan semakin luas.
Menurutnya, andaikan seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah nantinya mempunyai Sekolah Rakyat, program tersebut diperkirakan bisa menampung sekitar 35 ribu siswa. Namun, menurut dia, jumlah itu tetap belum sepenuhnya mencakup seluruh anak dari family miskin maupun anak putus sekolah sehingga pengembangannya bakal dilakukan secara bertahap. (H-4)









English (US) ·
Indonesian (ID) ·