Siaga Perang Asia, Armada China Mulai Kepung Taiwan

13 jam yang lalu 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengawal pantai dan armada sipil China terus memperluas keadaannya di perairan sebelah timur Taiwan sepanjang Juni dan Juli. Perluasan operasi penegakan norma maritim ini memicu kekhawatiran bahwa Beijing tengah melatih strategi pembendungan untuk memutus akses perdagangan dan support luar bagi pulau tersebut.

Mengutip laporan Al Jazeera, Rabu (29/07/2026), Badan Keselamatan Maritim dan Pengawal Pantai China tercatat telah menggelar serangkaian patroli serta "operasi unik penegakan norma maritim". Langkah ini menjadi kali pertama patroli China bergeser ke wilayah timur Taiwan secara berturut-turut dalam lama waktu nan sangat singkat.

"Beijing memberi sinyal bahwa mereka mau memperluas klaim yurisdiksi administratifnya hingga ke perairan timur Taiwan. Mereka pada dasarnya mau mengepung Taiwan secara penuh, bukan sekadar mengikis ruang geraknya di Selat Taiwan," terang Peneliti National Bureau of Asian Research nan berbasis di AS, K Tristan Tang.

Operasi penegakan norma tersebut mencakup patroli rutin hingga pemintaan info secara langsung kepada kapal-kapal komersial mengenai asal dan tujuan pelayaran mereka. Taiwan mencatat setidaknya 55 penampakan aktivitas pengawal pantai dan kapal riset China pada Juni lalu, melonjak drastis dari 30 penampakan pada Mei.

Aktivitas ini juga terdeteksi di sekitar Kepulauan Dongsha (Pratas) di Laut China Selatan nan dikuasai Taiwan. Media pemerintah China menyatakan bahwa operasi ini diluncurkan sebagai respons atas pembicaraan pemisah maritim antara Jepang dan Filipina nan dinilai melanggar kedaulatan serta hak-hak maritim Beijing.

"Aktivitas penegakan norma di timur Taiwan bakal terus dilanjutkan untuk secara tegas menjaga kedaulatan teritorial serta kewenangan dan kepentingan maritim China," bunyi pernyataan resmi Pengawal Pantai China pada 4 Juli lalu.

Penerapan Taktik 'Zona Abu-Abu' dan Ancaman Blokade

Direktur Proyek Transparansi Maritim Sea Light di Stanford University, Ray Powell, menilai peningkatan patroli ini sebagai bagian dari strategi "ular boa" (boa constrictor strategy) untuk menghimpit Taiwan secara bertahap. Taktik "zona abu-abu" (grey zone) ini dirancang untuk menguras sumber daya Taiwan nan terbatas serta merusak moral 23 juta warganya.

Powell memperingatkan bahwa tindakan pemeriksaan di laut dapat dengan sigap bereskalasi menjadi corak blokade alias karantina maritim nan nyata. Kondisi ini sangat rawan bagi Taiwan nan menggantungkan nyaris seluruh kebutuhan energinya pada pasokan impor.

"Hari ini mereka melakukan pemanggilan radio, lampau apa tahap berikutnya? Kapan kita mulai memandang mereka menghentikan, memeriksa, alias mengalihkan rute kapal? Bukan langkah nan jauh untuk mulai menekan kebutuhan vital Taiwan seperti pasokan LNG," pemicu kekhawatiran Ray Powell.

Pakar perang asimetris dari Institute for National Defense and Security Research di Taipei, Chauluen Lin, menyebut armada pengawal pantai China sebagai "angkatan laut kedua". Hal ini mengingat komando pengawal pantai China berada langsung di bawah Dewan Militer Pusat (Central Military Commission) sebagai bagian dari Kepolisian Bersenjata Rakyat.

Peningkatan aktivitas ini memicu respons berbareng dari Inggris, Jerman, dan Prancis nan mengecam tindakan sepihak China lantaran menakut-nakuti stabilitas area serta kebebasan navigasi internasional. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menyatakan ketidaksetujuannya atas ekspansi patroli tersebut.

Manfaat Keteralihan Fokus Amerika Serikat

Analis Senior Crisis Group untuk Asia Timur Laut, William Yang, menilai Beijing tengah memanfaatkan situasi Amerika Serikat nan terdistraksi oleh perang di Iran. Selain itu, sikap Presiden Donald Trump nan tampak ragu-ragu terhadap Taiwan turut dimanfaatkan oleh pihak China.

Trump sebelumnya sempat menimbulkan keraguan atas komitmen pertahanan AS setelah menyebut bahwa penjualan senjata ke Taiwan dapat dijadikan "kartu negosiasi" saat berjumpa Presiden China Xi Jinping pada Mei lalu. Kondisi geopolitik ini dinilai memberi ruang bebas bagi aktivitas militer China.

"Lingkungan eksternal di area Indo-Pasifik telah berubah secara mendasar lantaran Washington sangat terfokus dan terikat dalam bentrok di Timur Tengah. AS tidak mempunyai kapabilitas pita daya (bandwidth) untuk merespons ekspansi operasi maritim China di perairan sensitif ini," pungkas William Yang.

(tps/luc)

Add