Syarat Trump Soal Perjanjian Abraham Kejutkan Tim Negosiator Nuklir AS

Presiden AS Donald Trump.(Dok. The White House)

PERMINTAAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar Arab Saudi berasosiasi dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accords) sebagai syarat kesepakatan nuklir telah mengejutkan tim negosiator nuklir AS. Ketentuan baru ini memicu dinamika internal di pemerintahan Washington.

Gedung Putih menyatakan bahwa integrasi Saudi ke dalam Perjanjian Abraham telah lama menjadi tujuan strategis Trump. Menurut laporan CNN pada Kamis (23/7/2026), mengutip sumber nan mengetahui masalah tersebut, pihak kepresidenan menilai langkah ini semestinya tidak mengejutkan bagi tim negosiator.

Perselisihan Internal dan Pengumuman Terburu-buru

Kebingungan di internal pemerintahan bermulai dari pengumuman Menteri Energi AS, Chris Wright, nan dinilai terburu-buru mengenai kesepakatan nan sebenarnya belum final. Padahal, Gedung Putih sebelumnya telah meminta agar pengumuman tersebut ditunda.

Situasi ini dilaporkan membikin Trump marah dan memicu perselisihan internal. Pembicaraan awal mengenai kesepakatan nuklir ini diketahui sudah berjalan sejak April 2025, bertepatan dengan kunjungan luar negeri pertama Wright ke Arab Saudi.

Trump secara tegas menyatakan bahwa kerja sama nuklir antara AS dan Arab Saudi sangat berjuntai pada kesediaan Riyadh untuk melakukan normalisasi hubungan melalui Perjanjian Abraham.

Akses Energi Nuklir

Kesepakatan nan diumumkan Departemen Energi AS pada Rabu (22/7/2026) tersebut sejatinya dirancang untuk memberikan akses lebih luas bagi perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat terhadap program daya nuklir di Arab Saudi.

Perjanjian Abraham adalah serangkaian kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan antara Israel dengan sejumlah negara Arab. Perjanjian ini dimediasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020 di bawah masa pemerintahan pertama Donald Trump.

Hingga saat ini, keikutsertaan Arab Saudi dalam pakta tersebut tetap menjadi poin krusial dalam diplomasi Timur Tengah nan diusung oleh pemerintahan Trump, meskipun syarat tersebut menambah kompleksitas dalam negosiasi teknis nuklir nan sedang berjalan. (Sputnik/Ant/H-3)