ARTICLE AD BOX
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(Antara)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menghadapi temuan serius mengenai keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas gambling online (judol). Berdasarkan info hasil kajian konteks saat ini dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total nilai transaksi nan tercatat mencapai nomor fantastis, ialah sekitar Rp14 miliar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa info tersebut mencakup ribuan pegawai dengan beragam status kepegawaian. Dari total 2.694 info nan diterima, sebanyak 2.663 pegawai telah terverifikasi terlibat dalam aktivitas terlarangan tersebut.
Rincian Pegawai dan Nilai Transaksi
Para pegawai nan terverifikasi terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai kontrak. Dedi merinci bahwa sebaran pelaku mencakup 419 ASN, 634 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan jumlah terbesar berasal dari PPPK paruh waktu sebanyak 1.610 orang.
Nominal transaksi nan dilakukan sangat bervariasi, mulai dari nomor mini hingga ratusan juta rupiah. Temuan paling mencolok menunjukkan adanya satu orang pegawai di salah satu dinas nan mencatatkan nilai transaksi tunggal tertinggi mencapai Rp600 juta.
| Aparatur Sipil Negara (ASN) | 419 |
| PPPK | 634 |
| PPPK Paruh Waktu | 1.610 |
| Total Terverifikasi | 2.663 |
Dedi menjelaskan bahwa nomor Rp14 miliar tersebut merupakan akumulasi dari seluruh perputaran duit nan terekam, termasuk deposit dan biaya kemenangan nan masuk kembali ke rekening pemain. "Jadi enggak hanya deposit. Misalnya menang, uangnya masuk lagi ke rekening," jelasnya pada Selasa (14/7).
Ancaman Sanksi Disiplin
Menindaklanjuti temuan ini, Pemprov Jabar tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pegawai nan masuk dalam daftar PPATK. Hasil pemeriksaan ini nantinya bakal menentukan pengelompokkan tingkat pelanggaran, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. (AN/I-1)
Sanksi nan Mengancam Pegawai:
- Penundaan kenaikan penghasilan berkala selama satu tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat.
- Penurunan pangkat.
- Pemutusan perjanjian bagi PPPK.
- Pemberhentian sebagai ASN untuk pelanggaran berat.
Langkah tegas ini diambil sebagai corak komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga integritas aparatur negara dan memberantas praktik gambling online di lingkungan pemerintahan. (AN/I-1)








English (US) ·
Indonesian (ID) ·