Trump Jilad Ludah Sendiri, Saudi Boleh Perkaya Nuklir Tapi Iran Tidak

1 hari yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dilaporkan siap memberikan lampu hijau kepada Arab Saudi untuk mengembangkan program nuklir sipil nan mencakup kewenangan memperkaya uranium. Kesepakatan tersebut disebut tinggal menunggu tanda tangan Presiden Donald Trump.

Mengutip laporan CNN International nan merujuk pada arsip rancangan perjanjian dan sejumlah sumber nan mengetahui proses negosiasi, Minggu (20/7/2026), kesepakatan itu bakal menjadi perubahan besar dalam kebijakan nuklir Washington di Timur Tengah. Dalam rancangan perjanjian tersebut, Arab Saudi disebut tidak diwajibkan menerapkan Protokol Tambahan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), ialah standar pengawasan nan memberikan akses inspeksi lebih luas terhadap akomodasi nuklir suatu negara.

Jika disahkan, Riyadh bakal memperoleh akses terhadap teknologi pengayaan uranium nan selama puluhan tahun menjadi sumber perselisihan antara Iran dan negara-negara Barat. Perlu diketahui, selama ini, AS dan Israel menuduh program pengayaan uranium Iran berpotensi digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir, tuduhan nan menjadi salah satu argumen dilancarkannya serangan terhadap akomodasi nuklir Iran awal tahun ini.

Di sisi lain, Iran berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya hanya ditujukan untuk kepentingan damai. Sebagai personil Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Teheran menilai mereka mempunyai kewenangan untuk memperkaya uranium bagi kebutuhan daya sipil.

Arab Saudi juga menyampaikan argumen serupa. Riyadh mengatakan pengembangan industri nuklir dibutuhkan untuk memanfaatkan persediaan uranium domestik, mendiversifikasi sumber energi, mengurangi konsumsi minyak dalam negeri sehingga lebih banyak minyak mentah dapat diekspor, serta memasok listrik bagi proyek industri dan akomodasi desalinasi air.

Ubah Kebijakan Lama AS

Apabila disahkan, kesepakatan tersebut bakal menandai perubahan dari kebijakan lama AS nan dikenal sebagai "gold standard" dalam kerja sama nuklir sipil.

Pada 2009, Uni Emirat Arab (UEA) sepakat secara permanen melepaskan kewenangan memperkaya uranium dan memproses ulang plutonium sebagai syarat memperoleh kerja sama nuklir dengan Washington. Model tersebut selama bertahun-tahun dijadikan referensi utama dalam kerja sama nuklir AS di area Timur Tengah.

Namun, menurut CNN International, kesepakatan dengan Arab Saudi tidak lagi mengikuti standar tersebut. Sejumlah master pengendalian senjata memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi melemahkan standar nonproliferasi nan selama ini diterapkan AS, di mana mereka juga cemas negara-negara lain di Timur Tengah bakal menuntut kewenangan serupa.

Menurut para ahli, keahlian memperkaya uranium memang dapat digunakan untuk menghasilkan bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, teknologi sentrifugal nan sama juga dapat menghasilkan uranium dengan tingkat kemurnian tinggi nan dapat digunakan sebagai bahan baku senjata nuklir andaikan proses pengayaan terus ditingkatkan.

Jika betul ditandatangani, kebijakan baru Washington diperkirakan bakal memicu perdebatan baru mengenai keseimbangan keamanan dan perlombaan teknologi nuklir di area Timur Tengah nan selama ini telah diwarnai ketegangan antara Iran, Israel, dan negara-negara Teluk.

(sef/sef)

Add