Ulas Strategi Membangun Daya Tarik EBT di Tengah Ketidakpastian

58 menit yang lalu 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Transisi daya saat ini telah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional dan bukan hanya sekadar agenda mitigasi perubahan iklim. Alhasil, pemerintah memasang sasaran penambahan kapabilitas pembangkit listrik nan ambisius ialah mencapai 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan daya sekaligus mencapai sasaran Net Zero Emissions (NZE).

Meski begitu, ambisi besar tersebut menghadirkan tantangan besar dari sisi pembiayaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan investasi untuk merealisasikan program tersebut mencapai sekitar Rp 1.140 triliun. Dengan nilai nan besar, keberhasilan transisi daya tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan juga memerlukan support sektor finansial dan investasi swasta.

Lantas, apakah kebijakan nan ada saat ini sudah bisa menciptakan suasana investasi nan menarik untuk mendukung percepatan transisi energi?

Di sisi lain, tetap terdapat sejumlah tantangan kebijakan nan perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh, subsidi daya fosil di dalam negeri nan tetap cukup besar dinilai bakal melemahkan daya saing daya baru terbarukan (EBT). Selain itu, penerapan pajak karbon nan hingga sekarang belum melangkah membikin pengembangan pasar karbon nasional belum optimal.

Ditambah lagi, sumber daya fiskal dan sistem finansial dalam negeri berpotensi diarahkan untuk konsentrasi mendukung program-program pemerintah tertentu saja. Dari luar negeri, tantangan datang seiring meningkatnya akibat geopolitik dan penguatan kurs dolar Amerika Serikat nan bisa berakibat terhadap sistem finansial nasional.

Maka dari itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa finansial sangat dibutuhkan agar sasaran transisi daya dapat melangkah seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Untuk membahas beragam rumor tersebut, CNBC Indonesia menghadirkan obrolan EKONIKLIM, dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan". Rencananya, aktivitas ini bakal diselenggarakan pada 28 Juli 2026, di Wisma Habibie & Ainun.

Rangkaian aktivitas bakal dibuka oleh Opening Speech dari Albertus Prabu Siagian (Ekonom Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia). Tak kalah menarik, agenda talkshow juga bakal diisi dengan keynote speech Eddy Soeparno (Wakil Ketua Umum MPR RI), diikuti dengan talkshow dengan Hanif Faisol Nurofiq (Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI).

Jangan lewatkan program talkshow EKONIKLIM bertema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" secara eksklusif melalui CNBC Indonesia TV dan kanal cnbcindonesia.com. Sebagai informasi, aktivitas ini didukung oleh Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, dan rekaman aktivitas ini dapat juga dilihat di kanal Youtube berjudul EKONIKLIM.

Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk pembaruan info seputar ekonomi dan bisnis.

(dpu/dpu)

Add