Walhi: Kalimantan Jadi Episentrum Karhutla 2026

Ilustrasi(Antara)

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut Pulau Kalimantan menjadi episentrum kebakaran rimba dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Organisasi tersebut mencatat lonjakan titik panas (hotspot) pada Juli terjadi di tengah menguatnya El Nino dan kerusakan ekosistem gambut di beragam wilayah Kalimantan.

Manajer Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Artha Siagian mengatakan, berasas pemantauan sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 hotspot di Indonesia dengan luas sugestif karhutla mencapai 107.649 hektare. 

Menurutnya, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi selama periode tersebut.

"Kalau kita memandang tren diagram hotspot dari Januari hingga Juli, di Maret itu sebenarnya sempat meninggi hotspotnya. Lalu kemudian April, Mei, Juni dia sempat melandai. Tetapi kemudian di Juli dia meningkat sangat tinggi sekali," ujar Uli dalam konvensi pers, Rabu (29/7).

Uli menjelaskan, berasas info Walhi, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan mencapai 263 titik pada Maret. Angka itu kemudian turun menjadi tidak lebih dari 74 hotspot setiap bulan pada April hingga Juni, sebelum melonjak menjadi 778 hotspot pada Juli.

Menurut dia, lonjakan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi cuaca nan semakin panas akibat El Niño dengan kerusakan ekosistem gambut.

"Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada hubungan nan erat antara kondisi panas, dalam perihal ini El Niño dengan kategorisasi super, berpadu dengan kondisi gambut nan rusak parah. Itu kemudian menyebabkan lonjakan hotspot nan sangat tinggi di bulan Juli," katanya.

Uli memperingatkan ancaman karhutla berpotensi semakin membesar pada Agustus hingga awal 2027 andaikan merujuk pada prediksi BMKG mengenai kondisi musim kemarau.

"Kalau kita merujuk pada prediksinya BMKG bahwa Agustus itu bakal semakin tinggi, apalagi kemudian level tingginya itu bisa sampai di awal tahun 2027, maka kita bisa bayangkan ada jauh lebih banyak hotspot, jauh lebih luas areal nan bakal terbakar. Kami meyakini kebakaran tahun ini itu bisa jadi jauh lebih besar daripada kebakaran di 2015 dan 2019," tegasnya.

Selain dipengaruhi kondisi iklim, Uli menilai lemahnya penegakan norma terhadap perusahaan nan berulang kali lahannya terbakar turut memperparah situasi. Menurutnya, letak hotspot tetap didominasi area konsesi perkebunan sawit, perizinan berupaya pemanfaatan rimba (PBPH), dan pertambangan.

"Keberulangan perusahaan itu menggambarkan tidak ada upaya penegakan norma nan kuat. Kalau kemudian upaya penegakan norma ini selalu lemah, selalu tunduk pada kepentingan perusahaan, selalu tunduk pada kepentingan investasi, maka sebenarnya kebakaran rimba dan lahan ini hanya seumpama seperti dongeng nan dibacakan setiap tahun," pungkas Uli. (E-4)