Wali Kota Neni Dorong Kolaborasi Swasta Amankan Jaminan Kesehatan Bontang

Pemkot Bontang sosialisasikan Skema Sharing Iuran (SSI) berbareng 16 perusahaan untuk menjaga keberlanjutan agunan kesehatan cuma-cuma dan status UHC melalui biaya CSR.(Dok Diskominfo Kota Bontang)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bontang terus bergerak sigap guna memastikan keberlanjutan program agunan kesehatan cuma-cuma bagi seluruh warganya. Sebagai langkah strategis menyiasati keterbatasan fiskal daerah, Pemkot Bontang menggelar Sosialisasi Skema Sharing Iuran (SSI) Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU PD) berbareng jejeran bumi upaya di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati, Kabag Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kota Bontang Mikhael Edy Salamba, serta ketua BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bontang. Sinergi lintas sektor ini semakin diperkuat dengan kehadiran Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Adrielona JMS.

Optimalisasi Dana CSR untuk Kesehatan Masyarakat

Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari upaya Pemkot berbareng DPRD Kota Bontang dalam mendorong pemanfaatan biaya Corporate Social Responsibility (CSR) alias Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari perusahaan swasta. Skema gotong royong ini dirancang agar pembiayaan kesehatan masyarakat tidak sepenuhnya berjuntai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala BPJS Kesehatan Kota Bontang, Laily Jumiati, memaparkan teknis penerapan Skema Sharing Iuran (SSI) kepada perwakilan manajemen perusahaan. Pihak BPJS menekankan pentingnya kontribusi sektor swasta dalam menyerap iuran kepesertaan masyarakat kelas pekerja berdikari (PBPU) nan selama ini didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Dari 32 perusahaan di Kota Bontang nan diundang, sebanyak 16 perusahaan datang dan menyatakan komitmen awal mereka. Kehadiran entitas upaya ini menjadi sinyal positif bagi dimulainya kerjasama jangka panjang untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bontang.

Menjaga Ketahanan Fiskal dan Layanan Prima

Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa agunan kesehatan cuma-cuma adalah prioritas utama sejak awal masa kepemimpinannya. Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mengantisipasi kebijakan pusat mengenai penonaktifan ribuan peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan mengalihkan sekitar 2.753 hingga 3.000 peserta terdampak agar iurannya ditopang oleh APBD.

"Skema pembiayaan berdikari melalui kerjasama bumi upaya ini adalah solusi inovatif agar masyarakat tetap sehat, jasa medis melangkah prima, dan ketahanan fiskal wilayah kita tetap terjaga dengan stabil," ujar Wali Kota Neni seperti dikutip dari laman web PPID Kota Bontang.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Bontang berambisi 16 perusahaan nan datang maupun perusahaan lain dapat segera mengintegrasikan program CSR mereka untuk mendukung penuh agunan kesehatan pekerja dan penduduk sekitar melalui instrumen resmi BPJS Kesehatan. (RO/I-2)