Wapres Gibran Rakabuming Raka Respons Kabinet Bayangan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons positif mengenai munculnya inisiatif pembentukan kabinet gambaran oleh sejumlah kalangan masyarakat.(Antara)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons positif mengenai munculnya inisiatif pembentukan kabinet bayangan oleh sejumlah kalangan masyarakat. Gibran menegaskan bahwa pemerintah sangat menghormati setiap corak partisipasi publik dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Menurut Gibran, keberadaan kritik, masukan, hingga inisiatif masyarakat merupakan gambaran dari praktik kerakyatan nan sehat. Namun, dia menekankan agar perihal tersebut disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran melalui keterangan tertulis kepada awak media pada Rabu (29/7). Langkah ini diambil sebagai corak tanggapan atas dinamika di masyarakat nan mulai membentuk komponen pengawas pemerintah dalam format kabinet bayangan.

Gibran menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap beragam hasil survei, kajian, maupun kajian nan dirilis oleh lembaga-lembaga kredibel. Ia juga memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan aktif dari beragam lapisan masyarakat, mulai dari pengamat, akademisi, media, hingga generasi muda.

“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun kajian nan disampaikan oleh lembaga-lembaga nan kredibel. Saya juga menghormati setiap corak partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Gibran.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap penduduk negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan publik dinilai sebagai komponen krusial untuk memperkuat fondasi kerakyatan di Indonesia.

“Dalam negara demokrasi, setiap penduduk negara mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan kerakyatan nan sehat,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Gibran, berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap pertimbangan publik. Ia meyakini bahwa masukan nan konstruktif dapat menjadi bahan pertimbangan krusial guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.

“Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan pertimbangan nan baik bagi jalannya pemerintahan,” tegas Wapres.

Gibran juga menekankan bahwa tugas utama pemerintah tidak hanya sebatas menjalankan program kerja nan telah direncanakan, tetapi juga kudu terus memperbaiki keahlian dengan mendengarkan aspirasi rakyat. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap kebijakan nan diambil memberikan faedah nyata bagi masyarakat luas.

“Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan betul-betul memberi faedah bagi masyarakat,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Gibran meyakini bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan ruang pertimbangan nan terus dibuka, dia optimis kualitas tata kelola pemerintahan bakal meningkat dan kerakyatan Indonesia bakal semakin matang.

“Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan bakal terus meningkat, kerakyatan Indonesia bakal semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” pungkas Gibran. (Dev/I-1)