Zulhas Minta Pengusaha Dapur MBG Tak Demo, Ini Keputusan Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, alias Zulhas, meminta pihak-pihak nan menunggu pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi melakukan tindakan demonstrasi.

Pasalnya, pemerintah telah menyusun skema percepatan pembukaan sekitar 13 ribu titik SPPG secara berjenjang dengan mengutamakan wilayah nan mempunyai nomor stunting tinggi. Karena pembukaan dilakukan secara bertahap, Zulhas meminta para pelaku nan selama ini menunggu operasional SPPG memahami tahapan nan tengah disiapkan pemerintah.

"Jadi para teman-teman nan bergerak di bagian ini, jika sudah membaca komunikasi, minta memahami. Jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi," kata Zulhas dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Ia mengatakan, pemerintah telah membagi prioritas pembukaan SPPG menjadi dua kelompok. Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal menjadi nan pertama dibuka.

"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, nan wilayah tertinggal, nan tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN, Sudaryono) dan Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) itu stunting-nya tinggi, jika di peta itu wilayah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita bakal selesaikan sebulan ini," ujarnya.

Kendati demikian, katanya, tidak seluruh 13 ribu titik SPPG bakal dibuka dalam waktu bersamaan. Titik-titik di wilayah dengan kasus stunting tinggi ditargetkan beraksi dalam satu bulan, sedangkan sebagian besar SPPG lainnya memerlukan waktu sekitar dua bulan.

"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatra, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, nan 13.000 tadi. Sebagian kecil, itu nan sangat krusial seperti di Papua-Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain itu kita salah satu bulan. Sisanya kami bakal pelajari, perlu waktu dua bulan," tutur dia.

"Yang sisanya dua bulan bakal kita set bentuknya apa nanti, kita bakal jelaskan berikutnya," sambung Zulhas.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembukaan SPPG di wilayah dengan nomor stunting tinggi merupakan hasil kesepakatan pemerintah untuk mempercepat penerapan Program MBG.

Menurutnya, sebelum 5 Agustus 2026 pemerintah bakal menetapkan pembukaan SPPG nan sudah siap beraksi di daerah-daerah prioritas.

"Yang stunting itu saya baru wa, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada Kabupaten/Kota-nya. Itu kelak bakal segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN Sebelum tanggal 5 (Agustus) segera SPPG, nan sudah siap itu dibuka langsung di daerah-daerah nan memang stuntingnya tinggi," kata Budi.

Ia berambisi percepatan pembukaan SPPG di wilayah prioritas dapat mempercepat penanganan masalah gizi dan stunting, seiring penyempurnaan sasaran penerima manfaat, standar menu, serta pertimbangan penyelenggaraan Program MBG.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]