Diam-Diam Negara Arab Mau Deal dengan Israel, Ini yang Diminta

1 jam yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahannya di Damascus tengah aktif bekerja untuk mencapai kesepakatan keamanan dengan pihak Israel. Langkah diplomasi berbobot strategis ini dijalankan secara intensif dengan melibatkan partisipasi aktif dari beberapa negara perantara.

Mengutip laporan Al Jazeera, Minggu (26/7/2026), Al Sharaa menyampaikan pengakuan tersebut saat tampil dalam wawancara di program aktivitas Al Muqabala. Ia menegaskan harapannya agar potensi kesepakatan penataan keamanan dengan Israel tersebut bisa menjadi pintu gerbang utama menuju tercapainya perdamaian nan menyeluruh di kawasan.

"Kami berambisi kesepakatan keamanan dengan Israel ini bisa menjadi pintu masuk menuju perdamaian nan komprehensif. Perjanjian ini dipastikan tidak bakal kompromi alias mengorbankan kewenangan berdaulat Suriah atas wilayah Dataran Tinggi Golan nan diduduki Israel secara terlarangan sejak 1973," tegas Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa.

Al Sharaa menjelaskan bahwa langkah diplomasi ini diambil demi menghindari gesekan maupun bentrok militer secara terbuka antara pasukan Suriah dan Israel. Sebagaimana diketahui, wilayah Suriah selatan kerap dihantam serangkaian serangan udara dan pencerobohan perbatasan oleh militer Israel sejak Al Sharaa naik takhta memegang kekuasaan pada Desember 2024 pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

Krisis Lebanon

Selain rumor hubungan dengan Israel, Al Sharaa secara tegas membantah beragam rumor nan menyebut bahwa Suriah berencana menggelar operasi alias intervensi militer ke negara tetangganya, Lebanon. Sebaliknya, pemerintah Suriah saat ini tengah berbincang guna mencari formula terbaik dalam membantu otoritas Lebanon mengatasi krisis domestik serta mengarahkan negara tersebut menuju stabilitas keamanan.

Situasi di Lebanon selatan sendiri saat ini tetap diwarnai pendudukan militer Israel di tengah pertempuran sengit selama berbulan-bulan antara pasukan Israel dan milisi Hizbullah. Pemerintah resmi Lebanon terus berupaya merebut kembali wilayahnya nan diduduki sekaligus menegakkan monopoli kepemilikan senjata di bawah kendali penuh negara.

"Kedatangan krisis alias kejatuhan ke dalam kekacauan di Lebanon dipastikan bakal memberikan akibat langsung dan seketika terhadap stabilitas di Suriah. Kami mendukung penuh pembatasan senjata dan penentuan keputusan perang alias tenteram secara eksklusif berada di tangan otoritas negara Lebanon," ujar Al Sharaa.

Al Sharaa menggarisbawahi bahwa penanganan krisis Lebanon tidak cukup hanya diimbangi melalui pendekatan keamanan semata, melainkan memerlukan solusi komprehensif nan menyasar beragam sektor. Ia turut memperingatkan bahwa potensi meluasnya bentrok dan perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran bakal memicu akibat kehancuran regional nan sangat parah.

Sanksi Ekonomi, Perjanjian Kurdi, dan Isu Orang Hilang

Beralih ke sektor ekonomi domestik, Al Sharaa memberikan pandangan kritis mengenai beragam hukuman internasional nan tetap melilit negaranya. Ia menilai langkah pemulihan ekonomi tidak bakal melangkah optimal jika negara-negara Barat hanya sebatas mencabut hukuman tanpa menghapus nama Suriah dari daftar negara pendukung alias sponsor terorisme.

"Merasa cukup dengan hanya mencabut hukuman ekonomi nan dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain tidak bakal pernah efektif. Langkah itu tidak bakal membawa akibat nyata selama Suriah belum sepenuhnya dihapus dari daftar negara sponsor terorisme," tegas Al Sharaa.

Al Sharaa juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan perjanjian internal antara pemerintah pusat dengan golongan Syrian Democratic Forces (SDF)-aliansi bersenjata nan didominasi milisi Kurdi dan Arab nan menguasai wilayah utara serta timur Suriah. Meskipun mengakui adanya penundaan dalam proses penerapan di lapangan, dia menegaskan pemerintahannya tetap berkomitmen penuh dan optimistis terhadap keberhasilan kesepakatan tersebut.

Sebagai langkah krusial dalam pemulihan pasca-perang internal periode 2011 hingga 2024, Al Sharaa mengumumkan pembentukan komite unik untuk menangani dan mengusut tuntas rumor ratusan ribu penduduk Suriah nan hilang. Lembaga PBB mengestimasi sekitar 100.000 orang menjadi korban penghilangan paksa selama konflik, sementara Komisi Nasional Orang Hilang Suriah memperkirakan nomor sebenarnya bisa mencapai 300.000 jiwa.

"Komite unik ini bakal bekerja secara ketat mematuhi seluruh standar internasional nan berlaku. Pihak otoritas Suriah bakal menjalin kerja sama erat dengan negara-negara luar nan mempunyai skill dan pengalaman ahli di bagian pencarian orang hilang," pungkas Al Sharaa menutup keterangannya.

(tps/luc)

Add