DKI Mau Terbitkan Obligasi Rp3,5 T, Mendagri Minta Jangan Diwariskan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka bunyi ihwal rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nan mau menerbitkan Obligasi Daerah namalain municipal bonds senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri memberikan satu syarat bagi pemda jika mau menerbitkan obligasi negara. Syarat itu adalah bisa melunasi utang sebelum pergantian periode kepemimpinan, namalain tidak diwariskan kepada pemimpinan setelahnya.

"Kalau dari Kemendagri, satu saja persyaratannya, nan paling utama bisa bayar di masa jabatannya, dan jangan menjadi beban kepala wilayah berikutnya," kata Mendagri di area Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Tito pun mengaku belum mendapatkan info langsung mengenai rencana publikasi ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia pun memastikan bakal mengadakan pertemuan terlebih dulu sebelum publikasi obligasi itu dilakukan pemprov.

"Ya itu kelak kita kaji dulu, lantaran obligasi itu kan sama aja dengan berhutang. APBD-nya bisa enggak untuk bayar hutang itu. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala wilayah berikutnya," tegas Tito.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah berkomentar soal rencana Pemprov DKI Jakarta nan bakal menerbitkan obligasi wilayah pada 2027 itu.

Purbaya mengatakan pihaknya belum mengetahui rencana publikasi obligasi wilayah oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, Ia mengaku terheran lantaran APBD-nya tetap cukup banyak.

"Saya belum tahu soal DKI Jakarta mau terbitkan obligasi. Itu ngapain mereka terbitkan obligasi, kan uangnya (APBD) banyak," kata Purbaya saat ditemui wartawan usai sidang kanal debottlenecking, Kamis (23/7/2026).

Ketika ditanya obligasi tersebut bakal diterbitkan sebagai instrumen pembiayaan baru, Purbaya juga tetap heran lantaran APBD DKI Jakarta tetap cukup banyak nan belum terpakai.

"Kan uangnya banyak. Masih berapa triliun nan belum terpakai," lanjut Purbaya.

Pihaknya juga belum mendapat komunikasi dari Pemprov DKI Jakarta perihal publikasi obligasi wilayah ini. Namun, Purbaya bakal menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas publikasi obligasi ini.

Purbaya juga merespons soal ancaman alias tidaknya publikasi obligasi tersebut.

"Saya enggak tahu, tapi, kelak saya cek dengan mereka, intinya jika andal dan DKI uangnya banyak sebenarnya enggak bahaya, hanya nan jadi pertanyaan adalah kan uangnya enggak pakai banyak, buat apa?" tutur Purbaya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]