ARTICLE AD BOX
Selat Hormuz(AFP)
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran bakal tetap menjadi "penjaga" tunggal nan sah atas Selat Hormuz. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons langsung sekaligus sindiran keras terhadap Presiden AS Donald Trump nan secara sepihak mengumumkan blokade Selat Hormuz dan rencana memungut tarif perlindungan sebesar 20 persen bagi kapal kargo di jalur perairan strategis tersebut.
Melalui akun resminya di platform X, Araghchi menyindir logika berpikir Trump mengenai kompensasi keamanan. Namun, dia menegaskan bahwa status penguasa jalur logistik minyak bumi itu berada di tangan Teheran, bukan Washington.
"Presiden AS betul sekali. Siapa pun nan menyediakan jalur kondusif dan terjamin bagi kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz kudu diberi kompensasi atas jasa ini," kata Araghchi, Senin (13/7) waktu setempat.
"Iran selalu menjadi PENJAGA Selat dan bakal tetap demikian SELAMANYA. 20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami bakal bersikap adil," sindir Araghchi mengomentari besaran tarif nan diajukan Trump.
Sebelumnya pada Senin (13/7) pagi, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan pemberlakuan kembali kebijakan "blokade Iran" melalui platform media sosial miliknya, Truth Social. Dalam maklumat sepihak tersebut, Trump mengeklaim AS berkuasa mendapatkan penggantian biaya operasional militer dari organisasi internasional.
"Selat Hormuz TERBUKA, dan bakal tetap TERBUKA, dengan alias tanpa Iran," tulis Trump.
"Kami memberlakukan kembali BLOKADE IRAN, nan dinamakan demikian lantaran hanya menghentikan kapal alias pengguna Iran untuk masuk alias keluar. Semua negara lain bakal mempunyai penggunaan Selat nan setara dan terbuka," cetus orang nomor satu di AS tersebut.
Trump secara terbuka menobatkan negaranya dengan julukan baru sebagai penguasa keamanan Selat Hormuz demi menjustifikasi penarikan tarif kargo.
"Mulai sekarang, AS bakal dikenal sebagai 'PENJAGA SELAT HORMUZ,' bakal tetapi, dan demi KEADILAN, bakal mendapatkan penggantian biaya sebesar 20% dari semua kargo nan dikirim, untuk semua biaya nan diperlukan dalam menjalankan tugas menyediakan keselamatan dan keamanan di wilayah nan sangat rawan bentrok ini," kata Trump sembari menambahkan penerapan patokan ini bakal segera dimulai.
Saling klaim otoritas dan ancaman ekonomi ini terjadi di tengah situasi lapangan nan kian memanas. Hubungan kedua negara kembali berada di titik nadir setelah militer AS dan Iran dilaporkan terlibat dalam tindakan saling serang di area teluk dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi ini membikin nota kesepahaman (MoU) tenteram nan dimediasi oleh Pakistan pada Juni 2026 lampau terancam kandas total. Padahal, kesepakatan transisi tersebut awalnya ditargetkan membuka ruang negosiasi selama 60 hari demi merumuskan perjanjian perdamaian jangka panjang, termasuk pembahasan komprehensif mengenai program nuklir Teheran.
Dengan penolakan terbuka dari Menlu Araghchi dan petunjuk langsung Trump kepada Komando Pusat AS (CENTCOM) untuk mulai menghalau kapal-kapal Iran, Selat Hormuz sekarang kembali membara dalam ketidakpastian geopolitik global. (Anadolu/P-4)








English (US) ·
Indonesian (ID) ·