Komisi XI DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Bos-Bos Himbara

9 jam yang lalu 3
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para dewan Himpunan bank milik negara (Himbara) pada Senin (6/7/2026). Rapat itu membahas keahlian penempatan biaya pemerintah di bank-bank pelat merah.

Sayangnya, rapat nan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai sekitar 17.40 WIB itu, digelar secara tertutup. Hampir semua kepala utama Himbara, ialah BRI, BNI, BTN, dan BSI kompak menjawab singkat saat ditanya mengenai rapat tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi irit bicara. "Biasa, lah. Biasa," kata dia singkat. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo juga menolak untuk berkomentar. "Nanti aja dibahas ya," ucapnya.

Menurut Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, para bos Himbara itu hanya berbincang saja dan dia enggan merincikan lebih lanjut. "Kita hanya ngobrol-ngobrol doang kok," paparnya.

Terkecuali, Direktur Utama Bank Mandiri (BMRI) Riduan nan membeberkan sedikit, bahwa rapat tersebut membahas soal keahlian industri perbankan nan dia sebut tetap bagus hingga Juni 2026.

"Sampai Juni kan bagus, lah. Mudah-mudahan bagus ya semuanya di industri perbankan," kata Riduan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (6/7/2026).

Perihal penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dia mengatakan pembahasannya lebih mengarah kepada penyaluran, dan diikuti oleh Himbara sebagaimana pengarahan pemerintah.

Riduan mengungkapkan bahwa Bank Mandiri sendiri telah menyalurkan seluruhnya penempatan biaya tersebut, diutamakan ke sektor riil.

"Baik kepada UMKM, BUMN, swasta. Dan tidak bakal ada ruang untuk dipakai untuk hal-hal spekulatif," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan rapat tersebut digelar untuk mendengar kebutuhan bank Himbara mengenai penyelenggaraan penempatan biaya SAL.

"Kita mau mendengarkan secara unik apa saja nan menjadi rumor di dalam penyaluran angsuran Himbara mengenai dengan SAL itu," ungkap Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan rapat itu dilaksanakan secara tertutup lantaran pembahasannya menyangkut isu-isu penyaluran angsuran dan lain sebagainya.

"Sehingga kita mau menjaga jangan sampai hal-hal nan info nan perlu diverifikasi, informasi-informasi nan perlu disinkronkan dengan pihak lain terus kemudian informasi-informasi nan sifatnya belum permanen, jangan sampai kemudian menimbulkan perdebatan," terang Misbakhun.

(haa/haa)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya