Korupsi Pakan Hewan di KBS Rp10,2 Miliar, DPR Desak Usut Tuntas

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv.(Dok. Fraksi Nasdem)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengecam keras dugaan korupsi biaya pakan hewan di Kebun Binatang Surabaya (KBS) nan mencapai Rp10,2 miliar. Kasus ini menyeret mantan Direktur Utama KBS periode 2016-2024, Choirul Anwar, sebagai tersangka atas penyelewengan nan diduga berjalan selama delapan tahun.

Rajiv mendesak abdi negara penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu. Ia menekankan bahwa investigasi tidak boleh berakhir pada satu orang saja, melainkan kudu menyasar seluruh pihak nan terlibat alias mengetahui penyimpangan anggaran tersebut selama periode 2016-2024.

“Penyelewengan ini diduga berjalan selama 8 tahun. Saya mendukung penuh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut perkara ini secara menyeluruh. Semua pihak nan diduga mengetahui penyimpangan anggaran KBS kudu diperiksa,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7).

Politisi Partai NasDem ini menegaskan, jika dakwaan terbukti secara sah di pengadilan, pelaku kudu dijatuhi balasan seberat-beratnya. Menurutnya, korupsi pakan satwa adalah tindakan nan sangat sadis lantaran tidak hanya merugikan finansial negara, tetapi juga merampas kewenangan dasar satwa untuk mendapatkan makanan dan perawatan nan layak.

Dampak dari dugaan korupsi ini terlihat pada penurunan kualitas pengelolaan di lapangan. Rajiv menyoroti kondisi akomodasi KBS nan kotor dan rusak, serta kondisi satwa nan tampak kurang sehat hingga adanya laporan kematian satwa nan diduga akibat kurangnya perawatan medis dan nutrisi.

“Korupsi duit pakan satwa adalah perbuatan kejam. nan dirampas bukan hanya duit negara, tetapi kewenangan dasar satwa untuk hidup layak. Perkara ini mempunyai dimensi kerugian biologis dan kesejahteraan satwa nan nilainya tidak dapat dihitung hanya dengan rupiah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rajiv mengingatkan bahwa berasas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023, lembaga konservasi seperti KBS wajib dikelola berasas prinsip etika dan kesejahteraan satwa. KBS bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan tembok konservasi ex situ untuk pengamanan persediaan genetik.

Ia berambisi kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia. Rajiv menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi anggaran, dan kepatuhan absolut terhadap prinsip kesejahteraan satwa agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. (Z-10)