Mendagri Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung

1 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berbareng Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program perumahan rakyat di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Mendagri menyaksikan langsung simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) alias "tender rakyat" dalam penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Mendagri mengapresiasi sistem tersebut lantaran dinilai terbuka dan transparan. Melalui PTT, para pemilik toko dapat menampilkan jenis bahan gedung nan ditawarkan beserta harganya secara terbuka.

"Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program nan bagus sekali, lantaran ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya," ujarnya dikutip Sabtu (25/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Mendagri turut berbincang langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia mengecek sekaligus memverifikasi info bahan gedung dan nilai nan ditampilkan. Mendagri menyambut positif sistem tersebut lantaran memungkinkan masyarakat memperoleh bahan gedung berbobot dengan nilai nan lebih rendah.

"Artinya siapa nan paling murah itu bakal menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa," sambung Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah di bawah pengarahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh kediaman layak. Salah satunya melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

"Sekarang untuk unik masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, arti masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas," tambahnya.

Mendagri berambisi beragam kemudahan tersebut dapat semakin mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya di sektor perumahan. Ia juga mengimbau kepala wilayah agar tidak cemas terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, meningkatnya pembangunan rumah bakal memberikan akibat ekonomi nan pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD).

"Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi jika ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD bakal bertambah," tandasnya.

Turut datang dalam aktivitas tersebut personil DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta pihak mengenai lainnya.

(dpu/dpu)

Add