Mendagri Ungkap Skema Top Up DBH Bagi Buat Biayai ASN Daerah

1 jam yang lalu 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengunjungi instansi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Selain membahas rekonstruksi musibah Sumatra, pertemuan ini juga membahas persoalan shopping pegawai aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Pembahasan soal shopping pegawai ASN ini dilakukan agar ASN di wilayah bisa kembali bekerja secara normal.

"Betul, kami juga menyampaikan mengenai masalah shopping pegawai ASN di wilayah kepada Menteri Keuangan (Purbaya)," kata Tito saat ditemui wartawan di Kemenkeu, Senin (27/7/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Tito menyiapkan sejumlah opsi agar pegawai ASN di wilayah tetap bisa bekerja dan mendapatkan hak-haknya. Strategi nan disiapkan ialah pemerintah wilayah diharapkan menerapkan efisiensi anggaran terlebih dulu alias meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD).

"Saya sudah menyampaikan pernyataan bahwa tidak boleh ada opsi untuk merumahkan alias tidak bayar pegawainya, maka saya minta kepada wilayah untuk melakukan efisiensi dulu," lanjut Tito.

Ia mencontohkan Kota Tidore nan sebelumnya bermasalah mengenai pembayaran pegawai ASN, sekarang sudah mulai kondusif setelah tim Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri turun langsung ke wilayah tersebut.

Contoh lain nan disebut Tito adalah Kota Pekanbaru, nan sukses meningkatkan PAD dari sekitar Rp800 miliar pada 2024 menjadi Rp1,2 triliun pada 2025, berkah reformasi birokrasi di sektor perpajakan daerah.

Tito melanjutkan, jika pemerintah wilayah sudah melakukan efisiensi dan meningkatkan PAD namun anggaran tetap belum mencukupi, opsi berikutnya adalah memanfaatkan biaya bagi hasil (DBH) nan dicairkan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

"Kalau wilayah nan memang susah sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, biaya bagi hasil, nan ada di Kemenkeu, kita minta kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan. Untuk membantu wilayah itu menutupi shopping pegawainya, nan betul-betul PAD-nya berat dan mereka sudah melakukan efisiensi," terang Tito.

Sebagai opsi terakhir, jika efisiensi, peningkatan PAD, dan pemanfaatan DBH tetap belum cukup menutupi shopping pegawai, Kemendagri bakal melakukan skema top-up.

"Kalau DBH-nya juga enggak cukup alias tidak ada. Nah, ini nan dibantu dengan top-up. Itu nan kami bicarakan tadi dengan Menkeu," jelas Tito.

(chd/haa)

Add