OTT KPK di Pemkab Pemalang, DPRD sudah Wanti-Wanti Mengingatkan

Sejumlah pejabat Pemkan Pemalang keluar darai ruang pemeriksaan di Mapolres Pemalang.(MI/Suparji)

OPERASI Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Pemkab Pemalang, Jawa Tengah, nan menyasar bupati, istri dan sejumlah pejabat serta pihak lain, sebenarnya sudah diprediksi kalangan Anggota DPRD setempat.

Hal itu seperti diakui Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang Heru Kundhimiarso. Ia menuturkan jika lembaganya sudah acapkali wanti-wanti mengingatkan jejeran pelaksana untuk berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan, jauh sebelum (KPK) akhirnya menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan, Selasa (28/7).

Menyusul Rabu (29/7/2026) setelah melakukan serangkaian pemerinksaan terhadap sejumlah pejabat termasuk isteri Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, ialah Noor Faizah Maenofie akhirnya KPK membawa tujuh pejabat, termasuk Noor Faizah Maenoffie menggunakan bus ke Kantor Lembaga Antirasuah itu ke Jakarta. 

OTT KPK nan akhirnya memboyong tujuh pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang dan pihak lain itu instansi KPK di Jakarta, bagi Heru, merupakan  pukulan telak nan sudah lama dikhawatirkan bakal terjadi lagi. Mengingat, pada ada 4 tahun lalu, Pemalang pernah diguncang kasus serupa nan juga menyeret kepala daerahnya sendiri, dan sekarang sejarah pahit itu terulang.

"Saya selaku pribadi maupun sebagai personil DPRD turut prihatin. Tentu kita kaget dan tidak menyangka. Padahal jauh-jauh hari kita sudah beberapa kali mengingatkan," ujar Heru kepada kepada sejumlah jurnalis, Rabu (29/7) petang.

Heru menuturkan pihaknya memilih untuk berpikir logis dan tidak larut dalam kesedihaan, dan meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK.

"Kita kudu mengapresiasi keahlian KPK dan mempercayakan penuh kepada abdi negara penegak hukum. Biar proses hukumnya berjalan," tutur Heru.

Heru mau apa pun hasil investigasi kelak nanti oleh pihak berwajib, roda pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkab Pemalang tetap berjalan, tidak mengalami gangguan.

"Tentu kita berambisi pemerintahan di lingkungan Pemkab Pemalaang tetap melangkah normal, meskipun ada kejadian seperti ini," ucap politikus PKB itu.

Heru menyebut kegunaan pengawasan DPRD selama ini bukan sekadar formalitas di atas kertas. Rapat kerja, forum pembahasan panitia khusus, hingga rekomendasi resmi ke pemerintah wilayah sudah rutin dijalankan, termasuk teguran pribadinya sendiri kepada eksekutif.

"Saya sebagai personil DPRD nan diberikan mandat oleh rakyat sudah mengingatkan berkali-kali. Berhati-hatilah dalam menjalankan roda pemerintahan, lantaran semua nan berada di pemerintahan pasti dalam pengawasan," terang Heru.

Menurut Heru salah satu rumor nan pernah disorot tajam DPRD ialah kebijakan tenaga honorer dan skema outsourcing, rumor nan sekarang justru menjadi salah satu titik nan diusut KPK. Saat itu DPRD apalagi sudah mengeluarkan rekomendasi penolakan, namun rekomendasi itu tak sepenuhnya diindahkan pihak eksekutif.

“Sejumlah info nan sekarang jadi perhatian KPK sebenarnya bukan peralatan baru. Isu itu,  sudah lama berseliweran di tengah masyarakat, jauh sebelum interogator betul-betul turun tangan,” paparnya.

Menurut Heru informasi-informasi itu sudah menjadi pembicaraan masyarakat. Harapan kami waktu itu, jangan sampai Pemalang kembali mengalami tsunami seperti empat tahun lalu," jelas Herus.

Heru menambahkan jika pada sebuah forum rapat pihaknya beberapa bulan lalu, pernah menyampaikan jika Pemalang ini sedang rawat jalan. Mudah-mudahan tidak sampai rawat inap. Namun akhirnya kejadian juga.

“Terkait dugaan korupsi proyek, praktik jual beli jabatan, serta penyitaan duit tunai lebih dari Rp2 miliar nan diungkap KPK, kami di DPRD tidak bakal buru-buru bersikap. Sikap kelembagaan baru bakal diambil setelah bangunan perkara betul-betul jelas,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya KPK telah menangkap 21 orang dalam OTT di Kabupaten Pemalang, terdiri atas lima orang di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo. Dari penindakan itu, interogator turut menyita duit tunai lebih dari Rp 2 miliar, dengan dugaan perkara berangkaian dengan penerimaan duit dari proyek-proyek pemerintah wilayah dan praktik jual beli jabatan.

Hingga kini, KPK tetap melakukan pemeriksaan intensif sebelum mengumumkan status tersangka dan bangunan perkara secara resmi. Perkembangan terbaru menyebutkan, tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Pemalang telah dibawa ke Jakarta menggunakan bus sewaan usai menjalani pemeriksaan di Markas Polres Pemalang. (JI/E-4)