Pakar Kriminologi: Lemahnya Penegakan Hukum Picu Aksi Main Hakim Sendiri

Ilustrasi tindakan main pengadil sendiri.(Dok. Antara)

FENOMENA tindakan main pengadil sendiri nan merenggut nyawa laki-laki berinisial KD di Tabanan, Bali, menjadi peringatan keras bagi sistem peradilan di Indonesia. Pakar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menilai maraknya praktik ini berakar dari lemahnya kehadiran negara dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Adrianus menegaskan bahwa pembenahan abdi negara penegak norma jauh lebih mendesak dibandingkan mendorong keterlibatan penduduk melalui skema sayembara. Menurutnya, tindakan main pengadil sendiri perlahan dianggap lumrah lantaran masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas norma formal.

“Main pengadil sendiri terus terjadi lantaran dibiarkan dan menjadi semacam tradisi. Pelaku kejahatan pun lebih takut kena massa daripada ditangkap polisi,” ujar Adrianus kepada Media Indonesia, Senin (27/7).

Ia menambahkan, kondisi ini menunjukkan negara belum bisa meyakinkan publik bahwa penanganan kejahatan adalah tanggung jawab absolut aparat. Akibatnya, muncul kekosongan ruang nan kemudian diisi oleh penduduk dengan mengambil tindakan sendiri. Ironisnya, upaya polisi menindak pelaku pengeroyokan sering kali justru menuai sinisme publik.

Adrianus juga menyoroti inkonsistensi kemarahan massa.

"Jangankan menggebuki koruptor, memperlihatkan kemarahan saja tidak. Ada inkonsistensi di masyarakat lantaran aksi main pengadil sendiri hanya menyasar kejahatan konvensional seperti pencurian," tuturnya.

Terkait wacana sayembara berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta nan diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Adrianus memandang adanya potensi risiko. Meski diklaim untuk meningkatkan partisipasi, kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu penggunaan kekerasan berlebihan dan salah tangkap.

Ia menyarankan agar pemerintah konsentrasi memulihkan kepercayaan publik melalui penegakan norma nan konsisten. "Dengan penegakan norma nan efektif, ruang bagi praktik main pengadil sendiri diharapkan dapat semakin dipersempit," pungkasnya. (Z-10)