Pelatihan dan Advokasi Policy Brief Tingkatkan Kapasitas Analis Kebijakan di Daerah

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbareng Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kapabilitas analis kebijakan serta mendorong pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di tingkat pusat dan daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo beserta jejeran dengan Tim SKALA di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Pertemuan membahas pertimbangan penyelenggaraan kerja sama BSKDN Kemendagri dan SKALA periode 2024–2026, termasuk akibat training penulisan dan pembelaan policy brief terhadap proses perumusan kebijakan di daerah.

Dalam paparannya, Team Leader SKALA Petra Karetji menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diarahkan agar peningkatan kapabilitas analis kebijakan tidak berakhir pada keahlian menghasilkan dokumen, tetapi juga mencakup keahlian menyampaikan, mengadvokasi, dan mengawal rekomendasi agar dapat digunakan oleh pengambil keputusan.

"Policy brief bukan sekadar produk tulisan. Hal terpenting adalah gimana rekomendasi nan dihasilkan dapat masuk ke dalam proses perencanaan, penyusunan regulasi, penganggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Petra.

Petra mengatakan, hasil pendampingan penulisan policy brief telah menunjukkan akibat terhadap izin dan pelembagaan ekosistem kebijakan di sejumlah daerah, seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan wilayah Papua.

Di tingkat nasional, hasil kerja sama tersebut turut mendukung penyusunan rancangan kebijakan mengenai tata kelola kedudukan fungsional, pengembangan policy hub sebagai wadah analis kebijakan di daerah, penguatan pedoman penulisan policy brief, serta pemanfaatan policy brief dalam instrumen penilaian keahlian dan penemuan daerah.

“Kami tidak mengambil alih alias mengubah kebijakan pemerintah. Peran SKALA adalah mendukung dan mengintegrasikan proses, mulai dari pemanfaatan data, penyusunan analisis, komunikasi rekomendasi, hingga mempertemukan beragam pihak agar kebijakan nan dihasilkan semakin inklusif dan berbasis bukti,” jelas Petra.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan apresiasi terhadap support SKALA dalam meningkatkan kapabilitas analis kebijakan, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, kerjasama tersebut sejalan dengan peran BSKDN dalam menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri nan berkualitas, implementatif, dan berdampak.

“Kami mengapresiasi kerja sama nan telah terbangun berbareng SKALA. Hasilnya tidak hanya terlihat dari meningkatnya kapabilitas para analis kebijakan, tetapi juga dari mulai dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan dalam penyusunan izin dan perencanaan pembangunan di sejumlah daerah,” ungkap Yusharto.

Yusharto menegaskan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketajaman analisis, tetapi juga oleh keahlian pemerintah membangun komunikasi, kolaborasi, dan support dari beragam pemangku kepentingan.

“BSKDN mendukung kelanjutan kerja sama ini, terutama dalam memperkuat pembelaan kebijakan dan pelembagaan jejaring analis kebijakan. Kita mau policy brief nan dihasilkan tidak hanya selesai sebagai dokumen, tetapi betul-betul dibaca, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, BSKDN Kemendagri dan SKALA bakal melaksanakan sejumlah agenda berbareng hingga Oktober 2026. Kegiatan tersebut meliputi policy dialogue mengenai pembelajaran pembelaan kebijakan, workshop penguatan kapabilitas pembelaan bagi analis kebijakan, training penulisan rekomendasi kebijakan di Papua Selatan, pengetesan modul training kepala daerah, serta training of trainers untuk mendukung pembentukan policy hub di daerah.

Melalui rangkaian aktivitas tersebut, BSKDN Kemendagri dan SKALA berambisi dapat memperluas ekosistem kebijakan berbasis bukti sekaligus memperkuat sinergi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga kajian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan nan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama golongan miskin dan rentan serta masyarakat di wilayah tertinggal. (H-2)