1 jam yang lalu
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi dan gejolak politik nan melanda area barat Iran berakibat signifikan terhadap wilayah Kurdistan di Irak. Hubungan erat dari segi geografi, politik, dan keamanan menjadi pemicu utama, terutama lantaran banyak pemimpin partai Kurdi Iran bermarkas di wilayah Kurdistan Irak.
Mengutip laporan An Nahar, Senin (27/07/2026), Serikat Importir mengumumkan penurunan tajam impor komoditas dari Iran hingga tersisa nyaris separuh dari level biasanya. Di saat nan sama, beragam organisasi kewenangan asasi manusia melaporkan bahwa pemerintah Iran bergerak sigap membangun tembok keamanan sepanjang lebih dari 600 kilometer di sepanjang perbatasan dengan area Kurdistan Irak.
Aksi protes nan bermulai pada hari terakhir tahun lampau tersebut dengan sigap meluas, khususnya di wilayah barat Iran nan didominasi penduduk etnis Kurdi. Laporan kewenangan asasi manusia mencatat setidaknya empat pengunjuk rasa Kurdi tewas di Kota Malekshahi, Provinsi Ilam.
Para saksi mata mengungkapkan bahwa patroli militer Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) melepaskan tembakan langsung ke arah massa saat demonstrasi melintas di dekat gedung pemerintah di pusat kota. Serangan tersebut menewaskan empat orang dan melukai lebih dari 20 orang pengunjuk rasa lainnya.
Partai Kurdi Iran, Komala, mengecam keras tindakan sadis Garda Revolusi dan merilis imbauan agar masyarakat memperluas tindakan jalanan.
"Krisis ekonomi mendalam nan disebabkan oleh kebijakan rezim Iran nan kandas dan destruktif telah memicu pemberontakan berlatar ekonomi. Gerakan ini dengan sigap meluas ke beragam kota dan provinsi hingga berkembang menjadi tindakan protes berbudi pekerti politik," tegas pernyataan resmi Partai Komala.
"Pemberontakan Kurdistan Timur telah dimulai di Provinsi Kermanshah dan Ilam. Kami menyerukan kepada seluruh penduduk Kurdi Iran untuk memberikan segala corak support bagi pemberontakan ini dan memperluasnya ke kota-kota lain," ancam personil majelis ketua PJAK, Rivar Abdanan, dalam pernyataan videonya.
Dilema Perjanjian Keamanan dan Peta Politisi Kurdi
Pernyataan keras dari partai-partai politik Kurdi Iran ini menjadi nan pertama kali terjadi sejak Irak dan Iran menandatangani perjanjian keamanan beberapa bulan lalu. Di bawah kesepakatan tersebut, markas, kamp, dan pemukiman puluhan ribu penduduk Kurdi Iran telah direlokasi dari area perbatasan ke wilayah Kurdistan Irak nan lebih dalam, disertai komitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran dari wilayah Irak.
Kesepakatan bilateral tersebut sebelumnya dicapai guna meredakan krisis politik dan keamanan serius, di mana Iran berulang kali meluncurkan serangan peledak ke kota-kota di area Kurdistan Irak.
Peneliti politik dan penulis Suwar Hasani menjelaskan bahwa terdapat tiga rumor saling terhubung antara Iran dan Kurdistan Irak nan bakal terdampak parah jika protes terus membesar. Wilayah barat Iran sendiri diperkirakan dihuni oleh sekitar delapan juta penduduk etnis Kurdi.
"Tiga berkas nan saling terhubung antara Iran dan wilayah Kurdistan bakal terdampak secara signifikan jika tindakan protes terus menghebat, terutama di Iran barat nan dihuni sekitar delapan juta penduduk Kurdi," terang peneliti politik dan penulis Suwar Hasani kepada An Nahar.
"Iran merupakan halangan utama dalam memperbaiki hubungan antara wilayah Kurdistan dan pemerintah federal Irak, terutama mengenai isu-isu strategis seperti minyak dan gas. Teheran cemas bahwa perkembangan pesat di Kurdistan Irak bakal meningkatkan daya tariknya bagi populasi Kurdi di Iran sendiri," lanjut Suwar Hasani menambahkan.
Hasani menambahkan bahwa Iran terlibat sangat dalam pada politik internal Kurdistan Irak dengan mendukung satu partai besar untuk melawan partai lainnya. Gejolak dan kerusuhan internal nan sekarang melanda Iran diprediksi dapat merusak keseimbangan politik tersebut, sebagaimana nan telah berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·