Pemerintah Bentuk 5 Satgas Baru, Integrasi Coretax-Data ASN Dipercepat

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memacu keterpaduan jasa dalam ekosistem Pemerintah Digital melalui penguatan sinergi lintas instansi.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kolaborasi berbareng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan nan diselenggarakan di Kantor Kementerian PANRB dan dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah (TDP) Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, pada minggu lalu, Kamis (02/07/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak DJP memaparkan rencana tindakan penguatan kepatuhan perpajakan nasional, salah satunya melalui optimasi sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada sektor pelayanan perizinan publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi disepakati menjadi lembaga percontohan (pilot project) untuk penerapan KSWP ini. Selain itu, guna meningkatkan kompetensi dan literasi perpajakan di lingkungan pemerintahan, DJP mendorong integrasi materi perpajakan serta operasionalisasi sistem Coretax ke dalam ekosistem pembelajaran e-learning ASN nasional.

Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa sesuai pengarahan Menteri PANRB bakal senantiasa mendukung keterpaduan jasa dalam ekosistem pemerintah digital.

Menurutnya pemerintah digital merupakan kerangka transformasi pemerintahan nan memanfaatkan info dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas jasa pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Terdapat pula penyelarasan dengan DBRBN melalui ekosistem pemerintah digital.

"Transformasi digital pemerintah tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada pembangunan sistem nan bisa menjaga keamanan info dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.

Disampaikan bahwa kementerian PANRB turut terlibat dalam pembentukkan Gugus Tugas (Task Force) lintas instansi, sebagai langkah memastikan seluruh rencana tindakan melangkah taktis dan implementatif.

Adapun gugus tugas nan dibentuk adalah Gugus Tugas Penyiapan KSWP, kemudian Gugus Tugas E-Learning Substansi Perpajakan nan bakal terintegrasi modul berbareng LAN).

Selanjutnya Gugus Tugas Kepatuhan ASN, TNI, dan Polri nan terintegrasi jasa manajemen kepegawaian dengan Coretax, lampau Gugus Tugas Penguatan Coretax nan didukung dengan kebijakan arsitektur Pemerintah Digital, dan terakhir Gugus Tugas Dukungan Administratif.

Langkah pembentukan gugus tugas diambil agar kerangka berpikir antarinstansi tidak lagi tersendat oleh batas izin lama, melainkan konsentrasi pada pencapaian sasaran transformasi digital nasional secara menyeluruh.

Lebih lanjut dikatakan jika transformasi digital tidak hanya tentang sistem nan lebih cerdas, melainkan transformasi digital kudu menanamkan rasa empati ke dalam pelayanan publik.

Cahyono mengungkapkan Kementerian PANRB mengatakan pihaknya mau menciptakan sebuah fondasi digital nan inklusif, interoperabel, dan berdaulat untuk seluruh rakyat Indonesia, seperti nan menjadi pengarahan Presiden RI bahwa dengan penggunaan government technology bakal mengatasi kebocoran anggaran, tidak efisien, hingga manipulasi administratif melalui sinkronisasi kementerian dan lembaga dalam satu jaringan.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]