Pengamat: BUMN Bukan Tempat Bagi-bagi Jabatan

JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan bahwa BUMN berdiri dengan modal negara, mengelola aset negara, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada rakyat. Karena itu, kata dia, kedudukan komisaris maupun dewan BUMN bukanlah bingkisan politik, bukan pula ruang untuk mengakomodasi kedekatan, melainkan amanah besar nan menuntut kompetensi, integritas, pengalaman, dan kepemimpinan.

“Sudah saatnya pengisian kedudukan di BUMN sepenuhnya mengedepankan sistem merit. Publik berkuasa mengetahui bahwa orang-orang nan dipercaya memimpin perusahaan negara betul-betul mempunyai kapabilitas nan sesuai dengan tantangan upaya nan dihadapi,” ujar Fernando dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Senin (6/7/2026).

Dia menambahkan, jika penempatan pejabat dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi nan memadai, wajar andaikan muncul pertanyaan dan kritik dari masyarakat. Sebab, lanjut dia, nan dipertaruhkan bukan hanya keahlian perusahaan, tetapi juga duit negara, aset negara, dan kepercayaan rakyat.

Baca juga: Gaduh Pengangkatan Komisaris BUMN, Qodari: Penting untuk Kawal Agenda Negara

“BUMN bukan milik penguasa, bukan milik partai politik, dan bukan milik golongan tertentu. BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh lantaran itu, setiap kedudukan strategis kudu diisi oleh putra-putri terbaik bangsa melalui proses nan profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik nepotisme maupun kepentingan sempit,” ujarnya.