Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menghadapi dilema besar dalam bentrok dengan Iran. Setelah lebih dari lima bulan perang, ruang mobilitas Washington dinilai semakin sempit, sementara setiap opsi nan tersedia berpotensi memicu biaya politik, ekonomi, dan militer nan lebih besar.
Pemerintahan Trump menegaskan jarak serangan udara selama tiga malam terakhir dimaksudkan untuk membuka kesempatan diplomasi, namun tetap bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi baru. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menegaskan pemerintah tidak mengesampingkan langkah militer.
"Rezim tersebut kudu percaya kepada presiden ketika dia mengatakan, 'kami siap tempur' dan semua opsi ada di atas meja," ujar Waltz dalam wawancara dengan CBS, dikutip Senin (27/7/2026).
Di sisi lain, sinyal diplomasi tetap sangat terbatas. Iran mengonfirmasi telah menggelar pembicaraan dengan Oman di tingkat wakil menteri luar negeri, tetapi belum menunjukkan indikasi bakal mengubah tuntutan utamanya mengenai kendali atas lampau lintas pelayaran di Selat Hormuz. Waltz tetap optimistis posisi Washington lebih kuat.
"Iran terisolasi secara diplomatik, terisolasi secara ekonomi, dan hancur secara militer. Mereka belum pernah selemah ini dan kami bermusyawarah dari posisi nan kuat," katanya kepada NBC.
Meski demikian, strategi Trump dinilai belum menghasilkan perubahan signifikan. Serangan militer nan lebih intens belum bisa memaksa Teheran mengubah sikapnya.
Pilihan untuk meningkatkan operasi hingga melibatkan pasukan darat memang tersedia. Tetapi langkah tersebut berisiko menimbulkan korban besar di pihak AS dan memicu penolakan publik terhadap perang nan semakin tidak populer.
Tekanan juga datang dari sisi ekonomi. Kenaikan nilai minyak beberapa waktu lampau meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan nilai bahan bakar di AS, meski nilai minyak Brent sempat terkoreksi lebih dari 5%.
Ancaman terhadap jalur pelayaran pengganti di Laut Merah oleh golongan Houthi nan didukung Iran, ditambah persediaan minyak dunia nan semakin menipis, memperbesar akibat krisis daya sekaligus menjadi beban politik bagi Trump menjelang pemilu paruh waktu.
Di internal pemerintahan sendiri muncul keraguan terhadap strategi eskalasi. Wakil Presiden JD Vance dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dilaporkan menyampaikan kekhawatiran dalam rapat Gedung Putih mengenai akibat perang nan semakin meluas, termasuk terhadap stok amunisi AS.
Penilaian CIA dan Badan Intelijen Pertahanan AS juga menyebut serangan terbaru kemungkinan besar tidak bakal mengubah posisi negosiasi Iran. Opsi lain nan dipertimbangkan adalah memperketat blokade ekonomi terhadap kapal dan pelabuhan Iran guna memutus sumber pendanaan pemerintah Teheran.
Namun kebijakan tersebut diperkirakan memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk memberikan hasil. Sementara Iran diperkirakan bakal membalas dengan meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz sehingga memperbesar akibat terhadap ekonomi global.
Alternatif berikutnya adalah menghidupkan kembali nota kesepahaman dan mendorong gencatan senjata sementara. Namun peluangnya dinilai mini lantaran Iran diperkirakan hanya bersedia jika memperoleh kewenangan mengatur sekaligus mendapatkan faedah ekonomi dari lampau lintas di Selat Hormuz.
Konsesi semacam itu berpotensi memicu kritik keras terhadap Trump dari kalangan politik domestik AS. Dilema tersebut turut tercermin dalam jajak pendapat terbaru CBS News/YouGov.
Hanya 31% penduduk AS nan mengaku memahami situasi di Selat Hormuz, 40% menilai AS berada di posisi unggul, sementara 76% percaya perang melawan Iran berjalan jauh lebih susah dibandingkan perkiraan awal pemerintahan Trump. Kondisi itu memperlihatkan bahwa hingga sekarang Washington belum menemukan jalan keluar nan bisa memenuhi tujuan strategisnya tanpa memperbesar akibat konflik.
(tfa/sef)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
2







English (US) ·
Indonesian (ID) ·