Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(MI/Mohammad Farhan Zhuhri)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menilai rencana publikasi obligasi wilayah senilai Rp5,2 triliun pada 2027 dapat menjadi percontohan alias role model bagi pemerintah wilayah lain di Indonesia. Skema pembiayaan melalui surat utang ini dipandang sebagai pengganti strategis untuk mendukung pembangunan tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah.
"Saya meyakini bahwa nantinya jika kemudian Jakarta bakal me-launching itu, model ini bakal bisa menjadi role model juga bagi wilayah lain dan saya meyakini itu bakal membawa akibat nan positif bagi finansial Jakarta juga," ujar Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (6/8).
Rencana awal nilai obligasi tersebut adalah Rp3,5 triliun. Namun, nomor tersebut meningkat menjadi Rp5,2 triliun seiring adanya kebutuhan pendanaan tambahan untuk melanjutkan proyek LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas. Selain prasarana transportasi, biaya tersebut bakal dialokasikan untuk sektor kesehatan dan sosial, termasuk pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
Pramono menegaskan bahwa kondisi finansial Jakarta saat ini sangat sehat dan bisa mengelola utang hingga Rp20 triliun. Meski demikian, Pemprov DKI memilih membatasi nilai obligasi di nomor Rp5,2 triliun guna mematuhi pengarahan Menteri Dalam Negeri agar tidak membebani kepemimpinan gubernur pada periode berikutnya.
Saat ini, Pemprov DKI tengah memproses perizinan ke pemerintah pusat. Pramono menargetkan instrumen finansial ini dapat diluncurkan secara resmi pada Juni 2027 mendatang.
Dalam persiapannya, Pemprov DKI juga telah melakukan obrolan mendalam dengan sejumlah lembaga internasional nan berilmu dalam pembiayaan kota melalui obligasi. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan kredibilitas surat utang nan bakal diterbitkan.
“Kami tentunya mendengarkan, meminta saran, berbincang dengan lembaga-lembaga andal nan sudah biasa melakukan obligasi untuk kota-kota di dunia,” pungkas Pramono. (Z-10)









English (US) ·
Indonesian (ID) ·