Ribuan PNS Mogok Besar-besaran di Sini, Protes Ancaman PHK

1 jam yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (Foreign, Commonwealth and Development Office/FCDO) menggelar tindakan mogok kerja, Rabu waktu setempat. Aksi ini dipicu rencana pemerintah Inggris nan bakal melakukan efisiensi, memangkas 2.000 posisi pegawai.

Mereka tergabung dalam Public and Commercial Services Union (PCS), serikat pekerja terbesar nan mewakili PNS dan pegawai sektor publik di negeri itu. PSC menolak restrukturisasi nan dinilai menakut-nakuti keberlangsungan pekerjaan para pegawai.

Mengutip IER, Jumat (24/7/2026), dalam kesempatan nan sama, PCS mengumumkan tambahan dua hari mogok kerja nan bakal digelar pada 12 Agustus dan 26 Agustus 2026. Selain itu, serikat juga bakal menggelar action short of strike (ASOS) alias tindakan protes tanpa mogok penuh mulai 31 Juli di luar agenda mogok.

Ini merupakan tindakan mogok pertama pegawai FCDO sejak 2011. Sebelumnya penolakan muncul dari pihak kementerian, di mana lembaga negara itu tak memberikan agunan bahwa tidak bakal ada pemutusan hubungan kerja (PHK)dalam program restrukturisasi FCDO2030.

Dilaporkan bahwa PCS telah menyurati Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, untuk meminta kombinasi tangan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut serikat, rencana pemangkasan 15% hingga 25% tenaga kerja berisiko menghilangkan banyak pegawai berilmu di tengah beragam krisis internasional, termasuk bentrok di Timur Tengah.

Serikat menilai pemerintah tetap mempunyai kesempatan memperbaiki hubungan dengan para pegawai melalui perbincangan nan lebih terbuka. Langkah itu dinilai krusial untuk mencegah PHK nan tidak diperlukan sekaligus menjaga keahlian FCDO menjalankan tugas diplomatik, pembangunan internasional, dan jasa konsuler.

"Aksi mogok selalu menjadi pilihan terakhir, tetapi manajemen FCDO tidak memberikan pilihan lain kepada personil kami," kata Sekretaris Jenderal PCS, Fran Heathcote.

"Sangat tidak dapat diterima ketika sebuah departemen pemerintah terus memaksakan restrukturisasi besar-besaran sembari menolak memberikan agunan dasar bahwa para pekerja tidak bakal dipaksa kehilangan pekerjaan mereka," ujarnya.

Menurut Heathcote, pemerintah dapat mengakhiri perselisihan ini dengan membatalkan skema PHK wajib dan membuka perbincangan nan lebih berarti dengan serikat pekerja. PCS juga mengkritik manajemen FCDO lantaran dinilai tidak mematuhi prinsip-prinsip PHK aparatur sipil nan telah disepakati sebelumnya, termasuk kurang transparan dan enggan memberikan info nan dibutuhkan serikat untuk mengevaluasi akibat restrukturisasi tersebut.

(tps/sef)

Add