15 jam yang lalu
6
ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyuntikkan biaya Rp 400 triliun ke perbankan Tanah Air pada awal semester II-2026. Suntikan biaya ini dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas perbankan.
Sebelumnya, penyuntikkan likuiditas sebesar Rp 400 triliun ini ditetapkan setelah, Purbaya mengadakan rapat dengan bos-bos Himbara pada akhir Juni (26/7/2026).
Purbaya mengatakan, pemerintah kembali memutuskan untuk kembali menempatkan biaya nan selama ini menganggur di Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara, seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN, hingga BSI.
Dia mengakui, dari total tahun lampau nan sudah ditempatkan ke Himbara sekitar Rp 300 triliun, telah ditarik kembali beberapa bulan terakhir hingga nan tersisa Rp 170 triliun di perbankan pada bulan Juni lalu.
Melihat kondisi perbankan, pemerintah memasukkan kembali penempatan biaya beberapa bulan terakhir hingga totalnya kembali Rp 200 triliun, sebelumnya akhirnya memberikan tambahan Rp 100 triliun sebanyak dua kali hingga akhir tahun hingga totalnya bakal ada Rp 400 triliun biaya penempatan pemerintah di Himbara.
"Kan Rp 170 triliun sudah dikembalikan lagi ke Rp 200 triliun. Lalu tambah lagi Rp 100 triliun sampai akhir tahun fix, dan nan elastis nan kita bisa keluar masuk Rp 70 triliun sampai dengan Rp 100 triliun," papar Purbaya.
Menurut Purbaya, dengan total penempatan biaya Rp 400 triliun, bank-bank Himbara mengaku sudah tenang mengenai dengan ketahanan likuiditas.
"Ya sudah saya bilang Anda besok libur saja semua. Sabtu bisa libur lagi, artinya kondisinya lebih bagus daripada nan mereka perkirakan sebelumnya," ucap Purbaya.
Ruang Nafas Perbankan
Purbaya percaya diri pertumbuhan angsuran perbankan bisa tumbuh di kisaran 14-15% pada tahun ini, setelah pemerintah menjaga kecukupan likuditas bank.
Dia mengatakan, untuk menjaga kecukupan likuiditas hingga akhir tahun nanti, pemerintah bakal kembali menempatkan biaya menganggur nan selama ini hanya berdomisili di Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara namalain Himbara, dengan total Rp 400 triliun.
Purbaya menuturkan percaya diri pertumbuhan angsuran perbankan bisa tumbuh di kisaran 14-15% pada tahun ini, setelah pemerintah menjaga kecukupan likuditas bank.
Ia mengatakan, untuk menjaga kecukupan likuiditas hingga akhir tahun nanti, pemerintah bakal kembali menempatkan biaya menganggur nan selama ini hanya berdomisili di Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara namalain Himbara, dengan total Rp 400 triliun.
Dengan likuiditas nan lebih memadai itu, sektor perbankan dia anggap mempunyai ruang lebih besar untuk menyalurkan angsuran kepada bumi usaha.
"Jadi bakal cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya kembang di pasar bakal turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Menkeu dikutip Senin (29/6/2026).
Purbaya menekankan, nilai biaya nan bakal diguyur ke sistem perbankan itu merupakan pengarahan Presiden agar beragam halangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat segera diatasi, termasuk soal masalah keringnya likuiditas.
Penambahan likuiditas dia anggap bakal memperkuat kepercayaan pelaku usaha, meningkatkan investasi, sekaligus mendukung penguatan ekonomi nasional.
"Pak Presiden mau ekonominya tetap jalan, semua gangguan dihilangkan. Kalau kita balikan perspektif ekonomi, ekonomi bakal lari lagi. Orang condong investasi di negara nan ekonominya bakal lari," jelasnya.
Purbaya menilai penguatan likuiditas bakal mendorong sistem pasar kembali bekerja secara optimal sehingga kegunaan intermediasi perbankan dapat melangkah lebih efektif. "Jadi saya memaksa market mechanism berjalan," ujar Menkeu.
Berdasarkan komunikasi dengan perbankan, Purbaya menyatakan tambahan likuiditas tersebut bakal memberikan ruang mereka untuk kembali menjalankan rencana ekspansi angsuran nan sebelumnya sempat tertahan.
"Mereka bilang jika nggak dibantu, angsuran bakal tumbuh turun pertumbuhannya ke 8%, 7%, 6%. Ketika kita balikin lagi, rencana angsuran nan mereka selama ini tahan lantaran antisipasi kurangnya likuiditas bakal dijalankan lagi. Pasti kreditnya tumbuh double digit, mungkin 13-14%," katanya.
Apabila kondisi likuiditas tetap terjaga sesuai kreasi pemerintah, Menkeu optimistis pertumbuhan angsuran nasional dapat meningkat lebih tinggi hingga mencapai kisaran 14-15% pada tahun ini. Jauh lebih tinggi dari ramalan Bank Indonesia (BI) nan hanya di kisaran 8-12% sepanjang 2026.
"Kalau uangnya diatur cukup seperti nan kita desain, pertumbuhan angsuran tahun ini tebakan saya bisa 14-15%," ujarnya.
Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengungkapkan, kehadiran biaya SAL memberikan akibat positif nan terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana nan secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.
Adapun konsentrasi Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan biaya pihak ketiga (DPK) nan solid, didukung penghimpunan biaya murah nan berkepanjangan melalui penguatan ekosistem dan percepatan digital. Strategi ini menjadi fondasi krusial bagi struktur pendanaan Bank Mandiri nan kuat dan resilien.
Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan nan sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun. Perseroan bakal terus mengoptimalkan kegunaan intermediasi secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan akibat nan disiplin.
"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran angsuran Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM nan mempunyai peran besar dalam mendorong perekonomian nasional. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset secara disiplin, Bank Mandiri siap memberikan kontribusi positif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah," pungkas Novita.
Bank Cari Dana
Di tengah ketatnya likuiditas, perbankan Indonesia ramai-ramai menerbitkan obligasi di tengah ketatnya persaingan likuiditas. Berdasarkan info Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), terdapat tujuh bank nan tahun ini menerbitkan obligasi.
Di antaranya, salah satu big banks RI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) nan pada bulan Maret lampau menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II tahun 2026. Obligasi itu terdiri dari tiga seri, dan total biaya nan diincar sekitar Rp4,4 triliun.
Selanjutnya, bank pembangunan wilayah (BPD) pentolan, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) namalain BJB nan terbit pada April 2026 lalu. Yakni, Obligasi Keberlanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 nan terdiri dari membidik total biaya sekitar Rp1 triliun.
Pada bulan April 2026, PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) turut menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026 Seri A dan Seri B. Total biaya nan diincar sekitar Rp1,5 triliun.
Bank-bank swasta juga menerbitkan obligasi. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) telah menerbitkan obligasi satu seri pada bulan Februari 2026, dan pada bulan Juni 2026. PT Bank UOB Indonesia telah menerbitkan obligasi satu seri pada Januari lalu, dan bakal menerbitkan obligasi tiga seri pada bulan Juli ini.
Pada bulan Juli ini, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) tengah bersiap menerbitkan obligas dua seri dan PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) bakal menerbitkan obligasi satu seri.
Menurut, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan keadaan ini tidak terlepas dari persaingan likuiditas pasar nan ketat. Namun, perihal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa industri perbankan.
"Langkah ini lebih merupakan strategi pendanaan agar bank memperoleh sumber biaya jangka menengah dan panjang nan lebih stabil di tengah pertumbuhan angsuran nan tetap tinggi, biaya dana nan meningkat, dan persaingan penghimpunan biaya pihak ketiga (DPK) nan semakin intensif," kata Trioksa kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/7/2026).
Dengan menerbitkan obligasi, kata dia, bank dapat menjaga struktur pendanaan tetap sehat, mengurangi ketergantungan pada simpanan nan lebih mahal, serta mempertahankan keahlian menyalurkan angsuran tanpa menekan margin keuntungan.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·