1 jam yang lalu
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdagangan karbon di Indonesia tetap dihadapkan sejumlah tantangan meskipun secara prasarana dan izin telah memadai. Pemerintah juga mengakui saat ini volume transaksi perdagangan karbon dan sektor nan aktif memperdagangkan karbon tetap relatif terbatas.
"Jadi jika kita lihat sekarang sudah tercatat di Bursa karbon itu 3,1 juta ton CO2 ekuivalen, nan utamanya tetap tech-based, nan natural-based kita belum ada. Jadi utamanya justru energy, baik itu efisiensi maupun nan EBT (energi baru terbarukan), bagian besar itu," ujar Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun.
Dari sisi harga, lanjut dia, angsuran karbon dari proyek efisiensi daya tetap diperdagangkan sekitar Rp58.000 per ton CO2 ekuivalen. Sementara itu, angsuran karbon dari proyek EBT dihargai senilai Rp144.000 per ton CO2 ekuivalen. Kendati begitu, nilai tersebut belum mencerminkan biaya sesungguhnya nan dibutuhkan untuk menggenjot dekarbonisasi.
"Sementara jika di pipeline, kita sudah menjalankan, jadi kita nggak bisa berandai-andai gitu kita potensi nan berapa. Tapi nan sudah di pipeline itu nan di sistem kami nan di SPEI (Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia) begitu, ada 47 proyek dengan emisi tahunan sekitar 4,6 juta ton CO2 ekuivalen," jelasnya.
Dirinya bilang, terdapat proyek Indonesia nan sudah terdaftar dalam standar internasional diperkirakan mempunyai potensi sebanyak 48,8 juta ton CO2 ekuivalen. Terlebih, ada sekitar 800 ribu ton CO2 ekuivalen pada Gold Standard serta 26 proyek eks skema Clean Development Mechanism (CDM) nan bakal ditransisikan ke sistem Paris Agreement.
Melihat kondisi tersebut, dia pun mengaku percaya diri bahwa potensi karbon di Tanah Air tetap sangat terbuka. Pasalnya, Indonesia mempunyai kesempatan dari sejumlah proyek dekarbonisasi nan meliputi pengembangan carbon capture and storage (CCS) di Lapangan Abadi Masela dengan potensi sekitar 4 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.
Bukan hanya itu, Indonesia juga mempunyai potensi lainnya nan berasal dari penerapan biodiesel B50. Proyek ini diproyeksikan bisa memangkas emisi karbon hingga sekitar 44 juta-47 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Sedangkan di sektor daya terbarukan, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 103 GW diperkirakan mempunyai potensi penurunan emisi hingga 140 juta ton CO2 ekuivalen.
Peluang lainnya datang dari pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan diesel, rehabilitasi hutan, restorasi gambut, hingga pengelolaan area rimba nan dinilai dapat menjadi sumber pasokan unit karbon untuk keperluan dalam periode jangka panjang.
Lantas, Ary menyebut bahwa peningkatan likuiditas pasar karbon bukan hanya ditentukan oleh aspek bertambahnya proyek nan menghasilkan unit karbon. Lebih dari itu, penguatan likuiditas pasar karbon juga memerlukan upaya penerapan perdagangan karbon nan solid, termasuk melalui skema voluntary carbon market dan sistem Pasal 6 Perjanjian Paris agar permintaan dan nilai karbon nasional dapat meningkat sejalan dengan bertambahnya volume transaksi.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·