1 hari yang lalu
7
ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India dilaporkan sedang menghadapi protes penduduk mengenai tanggungjawab penggunaan bensin campuran etanol 20% (E20). Protes meledak setelah penduduk mengeluhkan penurunan efisiensi bahan bakar serta kerusakan performa mesin kendaraan mereka.
Menurut laporan Reuters, dikutip Minggu (5/7/2026), situasi kian memanas setelah Jaksa Agung R. Venkataramani melontarkan pernyataan dalam sidang pengadilan pekan ini bahwa kebijakan E20 hanyalah sebuah "eksperimen" nan hasilnya baru bakal terlihat tahun depan. Meskipun pemerintah sempat membantah pernyataan tersebut, penjelasan tersebut kandas meredam kemarahan masyarakat nan menuduh pemerintah terburu-buru menerapkan aturan.
Sebagai corak perlawanan, Tehseen Poonawalla, seorang tokoh masyarakat di New Delhi sekaligus pendukung partai oposisi Kongres, mengumumkan rencana tindakan demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan E20 pada Minggu. Ribuan pengendara juga dilaporkan telah menyatakan komitmen mereka untuk turun ke jalan lantaran frustrasi tidak lagi mempunyai pilihan bahan bakar lain di SPBU.
Selain rencana tindakan massa, ratusan pengendara juga membanjiri media sosial X dengan keluhan kerusakan suku cadang mobil mereka akibat unsur korosif dari campuran etanol tersebut. Salah satu video keluhan dari seorang penduduk berjulukan Manish Kashyap apalagi telah ditonton lebih dari 500.000 kali di platform X, memperlihatkan mobilnya nan terpaksa masuk bengkel akibat bahan bakar E20.
"Saya telah menghabiskan banyak duit untuk mobil ini dan bayar pajak hanya untuk mendapati bahwa setelah dua bulan mobil saya tidak berfungsi," protes Manish Kashyap sembari berdiri di dalam sebuah bengkel perbaikan.
Menanggapi kepanikan massal tersebut, Kantor Pers Pemerintah India langsung merilis pernyataan resmi nan menepis seluruh kritik masyarakat sebagai "klaim liar". Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri apalagi sampai membandingkan bahan bakar campuran etanol ini dengan teknologi nan digunakan dalam arena balap mobil profesional.
"Mereka menggunakannya di mobil balap juga, akselerasinya meningkat. Jarak tempuh, ya, mungkin bakal turun sedikit," kilah Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri dalam pernyataannya guna meyakinkan para pengendara.
Namun, argumen pemerintah tersebut langsung dimentahkan oleh pihak oposisi nan menilai kebijakan perdana menteri Narendra Modi ini sangat abnormal dan kurang konsultasi publik. Priyank Kharge, seorang menteri negara bagian dari partai oposisi Kongres, melayangkan protes kerasnya melalui media sosial.
"Pemerintah tidak berkuasa menantang penduduk untuk membuktikan kerusakan sementara info internal mereka sendiri tetap belum rampung," tegas Priyank Kharge melalui akun resminya di platform X.
Hingga saat ini, pemerintah pusat tetap memperkuat dengan argumen bahwa tanggungjawab E20 sangat dibutuhkan untuk menekan emisi karbon. Langkah ini juga diklaim bisa menghemat devisa akibat impor minyak mentah, serta menopang pendapatan sektor pertanian nasional melalui pasokan bahan baku etanol.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·