Pimpinan MPR Sebut 63% Subsidi RI Salah Sasaran

1 jam yang lalu 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa selama ini subsidi negara dalam produk daya banyak bocor dan dinikmati oleh masyarakat nan tidak berhak. Dia mencatat, sebanyak 63% dari total subsidi daya pertahunnya justru salah sasaran.

Hal ini, kata Eddy, mengutip info tersebut merupakan info Dewan Energi Nasional (DEN). Dia menekankan, pemerintah kudu segera melakukan pembenahan info penerima subsidi agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, penghematan dari sektor ini krusial untuk dialihkan ke pembangunan prasarana dan sektor ekonomi produktif lainnya demi mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi.

"Menurut Dewan Energi Nasional 63% subsidi daya kita salah sasaran. Berapa besar subsidi dan kompensasi daya per tahunnya? Rp 390 triliun," ujarnya dalam aktivitas Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Jumat (23/7/2026).

Masih berangkaian dengan subsidi, Eddy merinci adanya disparitas nilai nan sangat jauh antara nilai jual di masyarakat dengan nilai keekonomian di pasar. Untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) bersubidi misalnya, nilai jual solar subsidi saat ini dipatok Rp 6.800 per liter, padahal biaya produksi sebenarnya sudah menyentuh nomor Rp 12.000.

Begitupun dengan jenis BBM subsidi Pertalite, nilai original BBM Pertalite mencapai Rp 16.100 per liter, namun dijual di dalam negeri Rp 10.000 per liter.

"Kita beli Pertalite Rp 10.000 di mana pun Rp 10.000. Berapa nilai keekonomiannya? 16.100. Jadi bisa dibayangkan LPG 3 kilogram Ibu Bapak harganya kurang lebih 20-21 ribu. Keekonomiannya 56.000," bebernya.

Kondisi serupa terjadi pada LPG 3 kilogram (kg) nan mendapatkan subsidi sekitar Rp 36.000 per tabung dari pemerintah. Tingginya ketergantungan pada impor, di mana 80% kebutuhan LPG didatangkan dari luar negeri, membikin pengeluaran devisa negara semakin membengkak setiap tahunnya.

"Kita kebutuhannya adalah 8 juta kiloliter per tahun. 80% impor. Setelah kita impor keluar devisa kemudian kita berikan subsidi. Subsidi-nya salah sasaran," tegasnya.

Dengan begitu, Eddy menekankan perlunya langkah right sizing dan right targeting agar alokasi biaya subsidi serta kompensasi Rp 390 triliun tersebut tidak dinikmati oleh golongan nan tidak berhak. Menurutnya, penghematan dari subsidi nan tepat sasaran dapat dialokasikan untuk memperkuat biaya transfer ke daerah.

"Jadi bisa dibayangkan sungguh besarnya penghematan bisa kita lakukan andaikan kita melakukan right sizing and right targeting dari subsidi kita. nan mana kemudian penghematannya itu bisa dipergunakan untuk alokasi anggaran di sektor pembangunan ekonomi lainnya," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add